Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi bergerak cepat dalam memperkuat ekonomi akar rumput. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Bank Himbara kini dapat menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun untuk mendukung program pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih. Langkah ini diharapkan dapat mendorong geliat perekonomian di tingkat desa.
Dana jumbo senilai Rp 200 triliun ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) negara yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia. Melalui mekanisme ini, dana tersebut kemudian dialirkan kepada Bank Himbara sebagai penyalur utama, memastikan ketersediaan modal bagi koperasi di seluruh pelosok negeri.
Dalam upaya meringankan beban koperasi, pemerintah menetapkan bunga pinjaman dari Bank Himbara kepada Kopdes Merah Putih sebesar 2 persen, turun signifikan dari skema sebelumnya yang mencapai 4 persen. Penurunan bunga ini menjadi insentif besar bagi Bank Himbara untuk aktif menyalurkan dana.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, “Kami ada instruksi ke perbankan kalau dipakai untuk Koperasi Merah Putih otomatis bunga yang kami charge ke mereka jadi lebih rendah ke mereka, jadi 2 persen dari sebelumnya sekitar 4 persen, jadi enggak ada lagi cost tambahan untuk Bank Himbara jadi harusnya berjalan mulus.” Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Istana Negara pada Senin (15/9), menunjukkan komitmen pemerintah dalam melancarkan program ini.
Setiap unit Kopdes Merah Putih dapat mengajukan pinjaman dengan plafon maksimal Rp 3 miliar, dengan bunga yang dikenakan sebesar 6 persen. Purbaya menekankan pentingnya bagi Bank Himbara untuk menyalurkan dana dari SAL Rp 200 triliun tersebut hanya kepada unit Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi dan telah mengajukan permohonan pinjaman.
Ia menambahkan, “Bunganya itu pada dasarnya, ya Rp 200 triliun itu sudah masuk ke sistem, uangnya itu bisa dipakai ke Koperasi Merah Putih kalau sudah siap.” Hal ini menggarisbawahi bahwa kesiapan koperasi menjadi kunci utama dalam mengakses fasilitas pembiayaan ini.
Senada dengan Menkeu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan perkembangan positif program ini. Sebanyak 16.000 Koperasi Desa Merah Putih berpotensi segera menerima pinjaman dari Bank Himbara. Hingga Senin (15/9), bahkan 1.000 Kopdes Merah Putih telah berhasil mendapatkan pencairan pinjaman dengan total nilai mencapai Rp 1 triliun.
Saat konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (15/9), Ferry menyatakan, “Ada sekitar Rp 1 triliun hari ini sudah bisa dicairkan. Kemudian berlanjut sambil menunggu PMK yang baru nanti, 16.000 Koperasi Desa Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya.” Ini menunjukkan percepatan penyaluran dana sekaligus menunggu regulasi pendukung.
Ferry lebih lanjut menjelaskan bahwa ribuan koperasi ini tidak pasif; 16.000 Kopdes Merah Putih tersebut telah aktif mengajukan proposal pinjaman ke Himbara. Setiap koperasi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman maksimal hingga Rp 3 miliar.
Meskipun secara matematis “kalau 16.000, asumsinya Rp 3 miliar x 16.000“, Ferry mengingatkan bahwa proses pencairan ini akan berlangsung secara berjenjang, disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing koperasi.
Mengenai proposal bisnis, Ferry menyebut bahwa sepenuhnya diserahkan kepada koperasi, namun harus tetap selaras dengan mandat utama. Mandat tersebut mencakup pengelolaan gerai, gudang, logistik, hingga layanan vital seperti apotek dan klinik desa, yang semuanya bertujuan meningkatkan layanan dan perekonomian lokal.
Menkop juga menyoroti bahwa banyak koperasi desa/kelurahan yang sudah beroperasi sebelumnya telah menunjukkan peran aktif dalam menyerap produk masyarakat. Kegiatan seperti membeli atau menampung hasil pertanian maupun kerajinan untuk kemudian dijual kembali, telah menjadi roda penggerak ekonomi di banyak wilayah.
Ia menambahkan, “Banyak yang mereka melakukan kegiatan juga menyerap hasil produk masyarakat dan menjual itu,” memperkuat optimisme bahwa suntikan modal ini akan semakin mengoptimalkan peran vital Kopdes Merah Putih dalam ekosistem ekonomi desa.
