Menanggapi maraknya konten provokatif di media sosial, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti penonaktifan sementara fitur live TikTok. Keputusan ini diambil mengingat tingginya potensi provokasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan di platform tersebut. Bapak Tito menekankan betapa mudahnya masyarakat terpengaruh oleh pesan-pesan di media sosial, terutama mengingat fenomena penjarahan rumah pejabat yang bahkan disiarkan langsung melalui TikTok.
Dalam Rapat Koordinasi Inflasi di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Selasa (2/9), Mendagri Tito Karnavian menyatakan, “Kita lihat banyak pergerakan yang memanfaatkan media sosial, terutama TikTok. Hati-hati, aksi penjarahan saja ada siaran langsungnya pakai TikTok.” Pernyataan tegas ini menggarisbawahi keprihatinan pemerintah terhadap dampak negatif penggunaan media sosial.
Tidak hanya soal TikTok, Mendagri Tito juga mengeluarkan imbauan penting terkait perilaku pejabat dan instansi pemerintah. Ia melarang penyelenggaraan seremonial dan perayaan, baik bersifat pribadi maupun resmi, serta meminta para pejabat dan keluarga untuk menghindari “flexing” atau pamer kemewahan di media sosial. Langkah ini bertujuan mencegah potensi provokasi dan kesenjangan sosial.
Mendagri menjelaskan lebih lanjut, “Kalau ada pesta-pesta, dipotong, dibuat TikTok. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapa pun yang ingin situasi tidak baik.” Imbauan ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan kehati-hatian di era digital yang rentan terhadap misinformasi dan provokasi.
Reporter: Widya Islamiati
