Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyarankan agar pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Solusi yang diusulkan adalah agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memanfaatkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sumber pembayaran.
Dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang berlangsung di Kantor Danantara, Jakarta Selatan pada Rabu (15/10), Menkeu Purbaya menyampaikan pandangannya. Ia menekankan bahwa Danantara dapat mengalokasikan sekitar Rp 2 triliun per tahun dari dividen BUMN yang diterimanya, yang totalnya mencapai sekitar Rp 90 triliun. “Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menegaskan kembali posisi pemerintah yang jelas, yakni pembayaran utang Whoosh sebaiknya dilakukan tanpa mengandalkan APBN. Namun, ia menyayangkan masih dominannya penempatan dana Danantara pada obligasi pemerintah, yang notabene merupakan bagian dari Surat Utang Negara (SUN). Kondisi ini dinilai kurang optimal, mengingat potensi dividen BUMN yang diterima Danantara diyakini akan terus meningkat setiap tahunnya.
“Dan saya yakin uangnya setiap tahun lebih banyak. Dan sebagian akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi,” tambahnya, menyoroti ironi di balik strategi investasi Danantara tersebut. Dalam rapat yang turut dihadiri oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dan jajaran direksi, Purbaya melayangkan kritik terhadap dominasi penempatan dana di obligasi pemerintah. “Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” ungkapnya.
Menanggapi kritik tersebut, pihak Danantara memberikan klarifikasi. Mereka beralasan bahwa penempatan dana yang signifikan di obligasi pemerintah itu hanya bersifat sementara, terjadi dalam tiga bulan terakhir karena keterbatasan waktu untuk merancang proyek-proyek investasi lainnya. Purbaya menyampaikan janji dari Danantara, “Mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong.”
Meski Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pembayaran utang Whoosh dengan memanfaatkan dividen BUMN senilai Rp 2 triliun per tahun sudah menjadi putusan final baginya, pihak Danantara masih akan mempelajari lebih lanjut skema pembayaran yang paling tepat. “Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya sudah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” jelas Purbaya, mengindikasikan adanya pembahasan lebih lanjut.
Di sisi lain, Purbaya meyakini bahwa selama struktur pembayaran utang Whoosh jelas, tidak akan ada masalah berarti dalam jangka waktu ke depan. Ia menekankan bahwa meskipun klausul perjanjian awal menyebutkan pemerintah sebagai pembayar, inti dari kesepakatan adalah kejelasan struktur pembayaran. “Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi juga. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya enggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” tegasnya, merujuk pada pentingnya kejelasan bagi kreditur.
Sebagai langkah selanjutnya, hasil pembahasan ini rencananya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk memperoleh perintah langsung terkait kelanjutan pembayaran utang proyek Whoosh, yang merupakan warisan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” pungkas Purbaya.
