caristyle.co.id – Insiden tragis ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/9/2025), saat para santri tengah menunaikan salat Asar di lantai satu, telah mengguncang publik. Peristiwa nahas ini sontak menarik perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar.
Menyikapi ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny yang memilukan ini, Menag Nasaruddin Umar segera mengambil sikap tegas. Dikutip dari Kompas TV pada Selasa (30/9/2025), ia menyatakan komitmen untuk segera merumuskan aturan khusus terkait pembangunan pondok pesantren dan madrasah. Nasaruddin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, sebuah prinsip yang menurutnya harus diindahkan dalam setiap proyek konstruksi.
Sebagai langkah konkret, Nasaruddin juga mengumumkan rencana audit menyeluruh terhadap pondok pesantren di Indonesia, demi memastikan insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. “Ini adalah ‘lesson learning‘, pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Tekad kami adalah mencegah peristiwa yang sama terjadi lagi,” ujarnya. Untuk memastikan penanganan yang komprehensif atas masalah ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Kementerian Agama (Kemenag) akan berkolaborasi dengan para ahli di bidang konstruksi dan pihak-pihak terkait. Menag mengakui bahwa Kemenag bukan ahli bangunan, sehingga sinergi dengan pakar menjadi krusial dalam upaya mitigasi dan pencegahan.
Bangunan Belum Selesai
Dari pihak Pondok Pesantren Al Khoziny, Pengasuh KH R Abdus Salam Mujib turut angkat bicara mengenai insiden robohnya bangunan tiga lantai tersebut. Kiai Salam menjelaskan bahwa proyek pembangunan musala yang juga direncanakan untuk pusat kegiatan santri di lantai atas itu belum rampung, meskipun telah berlangsung selama sembilan hingga sepuluh bulan. “Masih pengerjaan. Ini sedang pengerjaan lantai terakhir. Pagi tadi dilakukan pengecoran di lantai atas,” ungkap Kiai Salam kepada awak media di lokasi pada Senin (29/9/2025), mengindikasikan bahwa pekerjaan konstruksi sedang berjalan intens saat kejadian.
Mirisnya, saat bangunan ambruk, sejumlah santri sedang khusyuk menjalankan salat Asar berjemaah di lantai satu. Menyikapi situasi darurat ini, pihak pondok mengambil langkah drastis dengan menghentikan seluruh kegiatan pesantren hingga kondisi dinyatakan aman sepenuhnya. Kiai Salam menyatakan bahwa mereka menganggap peristiwa ini sebagai “takdir dari Allah” dan memohon kesabaran dari seluruh wali santri serta santri sembari menunggu proses evakuasi dan pemulihan, berharap ada ganti yang lebih baik dan pahala yang tak terhingga.
Ketua DPR Soroti Kurangnya Pengawasan Konstruksi
Tak hanya pemerintah, Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyoroti tajam musibah robohnya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny ini. Puan menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kurangnya pengawasan konstruksi serta proses evakuasi yang berlangsung, terutama mengingat laporan adanya korban jiwa dan puluhan santri yang menderita luka-luka. Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (30/9/2025), Puan menegaskan bahwa perlindungan dan keselamatan santri harus menjadi prioritas utama, baik dalam proses pembangunan maupun saat evakuasi. “Kami berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu evakuasi. Namun, yang terpenting adalah evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan,” tegasnya.
Tragedi robohnya musala di Ponpes Al Khoziny yang berlokasi di asrama putra Desa Buduran, Sidoarjo, ini telah menelan korban jiwa, dengan tiga santri dinyatakan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Puan Maharani menyampaikan dukacita mendalam bagi para korban. Ia menegaskan, pemerintah wajib memastikan setiap santri mendapatkan lingkungan belajar dan beribadah yang aman, layak, dan bermartabat. Peristiwa memilukan ini, menurut Puan, harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah akan krusialnya standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Indonesia.
Sebagai Ketua DPP PDIP, Puan secara khusus menyoroti lemahnya pengawasan konstruksi pada sarana ibadah dan pendidikan berbasis pesantren. Ia menyerukan agar negara hadir secara aktif, memastikan setiap proses pembangunan fasilitas publik, terutama yang diperuntukkan bagi anak-anak, dilaksanakan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat. Puan menekankan, institusi pondok pesantren yang menaungi jutaan santri di seluruh negeri tidak boleh dibiarkan dengan fasilitas yang rentan membahayakan nyawa. “Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis,” pungkasnya, menyerukan tanggung jawab penuh dari negara.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra/Abdi Ryanda Shakti)
