caristyle.co.id – Pemerintah optimis mencapai target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025, meskipun ada perubahan kebijakan terkait dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan keyakinannya bahwa realisasi PNBP akan sesuai dengan target Laporan Semester (Lapsem) sebesar Rp 477,2 triliun. Angka ini memang lebih rendah dari target awal Rp 513,6 triliun yang ditetapkan sebelumnya.
Penurunan target PNBP ini, menurut Luky, merupakan konsekuensi dari kebijakan baru yang mengalihkan penerimaan dividen BUMN. Dana tersebut kini tidak lagi masuk ke kas Kemenkeu, melainkan langsung dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
“Target tahun ini terlihat menurun cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Hal ini tentu saja dampak dari kebijakan baru, yaitu pengalihan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara,” jelas Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP telah mencapai Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target dalam outlook Lapsem 2025. “Dengan pencapaian Rp 402,4 triliun per akhir Oktober, kita sudah mencapai 84,3 persen dari outlook Lapsem 2025. Masih ada dua bulan lagi, dan kami cukup optimis target Rp 477,2 triliun akan tercapai,” imbuhnya.
Meskipun realisasi PNBP hampir mencapai target, Luky Alfirman mengakui bahwa dari sisi pertumbuhan, terjadi kontraksi sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN dikeluarkan dari perhitungan, kontraksi masih tercatat sebesar 2,2 persen.
Luky merinci bahwa dari total realisasi Rp 402,4 triliun, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) menyumbang sebesar Rp 178,5 triliun. Sektor Migas menghasilkan Rp 81,5 triliun, mengalami penurunan 13,2 persen secara tahunan. Sementara itu, sektor non-migas mencatatkan pendapatan sebesar Rp 97 triliun, turun tipis 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan KND (kekayaan negara yang dipisahkan), yang sebagian besar berasal dari dividen BUMN, tercatat sebesar Rp 11,8 triliun, terkontraksi sangat signifikan sebesar 85,1 persen.
“Pendapatan KND, yang sebagian besar adalah dividen dari BUMN, mengalami penurunan tajam dari target. Dari yang sebelumnya bisa mencapai Rp 90 triliun, realisasinya sekarang hanya Rp 11,8 triliun,” jelasnya.
Di sisi lain, pendapatan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,7 persen, mencapai Rp 82,2 triliun.
Dengan realisasi PNBP hingga akhir Oktober ini, Luky menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras untuk menggenjot PNBP, terutama di tengah perubahan mekanisme pengelolaan dividen BUMN.
“Jadi, terlihat bahwa kami berusaha keras untuk menutupi, meskipun tidak sepenuhnya, penurunan dividen tersebut. Upaya ini kami lakukan dengan mengoptimalkan jenis PNBP lainnya,” pungkasnya.
