Presiden Prabowo Subianto mencuplik sebuah survei yang menyebut Indonesia adalah negara yang kebahagiaan rakyatnya nomor satu di dunia. Namun bukan dipicu kebijakan dan kinerja pemerintah, kebahagiaan masyarakat Indonesia didominasi kekuatan “warga bantu warga”, kata sosiolog.
Survei dengan topik kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara secara rutin digelar beberapa lembaga riset berskala internasional, tak hanya jajak pendapat yang disebut oleh Prabowo.
Laporan Kebahagiaan Dunia (WHR) yang didukung PBB, misalnya, menempatkan kebahagiaan orang Indonesia di posisi menengah. Musababnya, warganya masih menghadapi ketimpangan, harapan hidup dan kesehatan yang tak menentu, kebebasan memilih yang terancam, serta korupsi yang tinggi.
Sejumlah orang yang berbicara kepada BBC News Indonesia menyatakan, mereka bahagia karena kekuatan sosial antarwarga. Jadi seberapa sahih klaim Prabowo soal kebahagiaan orang Indonesia?
Apa yang dikatakan Presiden Prabowo soal kebahagiaan orang Indonesia?
Presiden Prabowo berpidato saat Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/01).
Dalam acara itu, Prabowo menyampaikan ucapan syukur. Dia mengklaim, di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, gejolak, dan perang di mana-mana, bangsa Indonesia “sampai hari ini mengalami keadaan damai”.
Kendati demikian, Prabowo mengakui ada selisih paham, konflik, perseteruan dan persaingan antarkelompok.
“Tetapi secara umum, bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia. Bahwa bangsa sebesar ini, dapat hidup harmoni, dengan saling menghormati, dan saling mencintai,” katanya.
Setelah itu, Prabowo menguatkan hipotesisnya dengan menyitat survei “Harvard dan Gallup” yang menurut Prabowo tentang kebahagiaan.
“Dari hampir 200 negara. Negara yang rakyatnya setelah ditanya, menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami, bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang rakyatnya dia mengatakan, dia bahagia adalah bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
“Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita, sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat, sangat sederhana, yang berada dalam keadaan, bisa harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera,” kata Prabowo.
Prabowo bilang, negara lain terheran-heran dengan hasil fenomena ini.
“Ini membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga, mengharukan bagi saya,” katanya, sambil menambahkan bahwa ia dan jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih “bekerja sangat keras”.
“Kami menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya, orang-orang yang saya akui, putra-putri terbaik bangsa Indonesia,” kata Prabowo disertai dengan tepuk tangan.
Apa yang benar dan apa yang tidak tepat dari pidato Prabowo ini?
Jika Prabowo merujuk survei yang bersumber dari “Harvard dan Gallup”, sejauh ini riset yang diketahui dilakukan dua lembaga itu adalah Studi Tumbuh dan Bermakna Global (Global Flourishing Study/GFS).
Survei ini lebih luas dari menyigi kebahagiaan.
Inti dari studi ini adalah konsep tumbuh dan bermakna—”pencapaian relatif dari keadaan di mana semua aspek kehidupan seseorang itu baik, termasuk konteks di mana orang tersebut hidup [tinggal],” tulis riset GFS.
Kehidupan yang baik bukan hanya tentang kesehatan atau kebahagiaan, melainkan interaksi yang kaya antara berbagai dimensi kehidupan, kata riset ini.
Dengan kata lain, penelitian ini mengukur apakah hidupmu berjalan baik, bermakna, dan berkembang sebagai manusia, dalam jangka panjang.
Ada enam dimensi inti yang diukur dari penelitian ini:
- Kebahagiaan dan kepuasan hidup,
- Kesehatan mental dan fisik,
- Makna dan tujuan hidup,
- Karakter dan kebajikan,
- Kedekatan hubungan sosial
- Stabilitas keuangan dan material.
Laporan GSF terakhir dirilis April 2025.
Survei tahun lalu ini melibatkan 207.920 responden berusia 18 tahun ke atas, di 22 negara dan satu teritori (Hong Kong)—bukan 200 negara.
Cakupannya diklaim mewakili 64% populasi dunia karena mengambil subjek negara-negara dengan populasi tinggi seperti China dan India, dan Indonesia.
Metode penelitian dengan mengamati subjek yang sama secara berulang dalam jangka waktu panjang (longitudinal) melalui tatap muka, telepon, dan web. Survei ini dilakukan antara 21 Maret 2022 dan 12 April 2024, dengan tingkat kepercayaan 95%.
GSF merupakan hasil kerja sama antara para peneliti di Program Tumbuh dan Bermakna Manusia, Harvard dan Institut Studi Agama Baylor, serta bermitra dengan Gallup dan Center for Open Science.
Merujuk hasil survei terakhir ini, Indonesia mendapat poin tertinggi dari 23 negara dan teritori yang disurvei.
“Indonesia (8,47), Meksiko (8,19), dan Filipina (8,11) memiliki skor tertinggi, sedangkan tingkat tumbuh dan bermakna terendah ditemukan di Jepang (5,93), Turki (6,59), dan Inggris (6,88),” tulis GSF.
Hasil ini merupakan survei pada lima dimensi inti: kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, serta hubungan sosial yang dekat.
Di sisi lain, dimensi stabilitas finansial dan material, Indonesia berada di urutan dua dari belakang dengan status “tidak aman”, skornya 0,7.
‘Cermin nilai solidaritas warisan nenek moyang’
Rakhmat Hidayat, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menilai, survei GFS sebagai ukuran tumbuh dan bermakna bagi orang Indonesia sangat dipengaruh “nilai-nilai solidaritas dan sosial”.
Nilai yang temanifestasi lewat “gotong royong” membuat hidup orang Indonesia lebih bermakna, dan hal ini sudah diakui komunitas internasional dibandingkan negara-negara lain, kata Rakhmat.
“Dia diproduksi oleh masyarakat, sekaligus direproduksi, terus dipertahankan, dirawat, dijaga, diajarkan oleh sesepuh, oleh leluhur keluarga kepada generasi mudanya, kepada anaknya untuk saling membantu, saling guyub, saling tepo seliro (berempati),” katanya.
Saat survei ini dicuplik Presiden Prabowo, bukan berarti segala kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah berhubungan langsung dengan tingginya hidup tumbuh dan bermakna masyarakat, kata Rakhmat.
“Dia enggak bisa menjustifikasi [lewat survei] itu bahwa masyarakat kita sedang baik-baik saja, sehingga itu kemudian menjustifikasi atau melegitimasi kebijakan-kebijakan dia yang lainnya bahwa ini masyarakat kita sedang baik-baik saja,” katanya. “Semacam menyederhanakan masalah”.
Lagi pula, siapa pun presiden dan wakilnya, “nilai-nilai [solidaritas] itu kan masih kuat tertanam”. Bagaimanapun peran pemerintah sangat strategis memperkuat nilai-nilai tersebut melalui kebijakan tertentu.
“Karena itu ditanamkan secara kultural dalam masyarakat kita, oleh kampung-kampung, oleh antargenerasi, oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, itu yang lebih kuat dibandingkan dengan kepentingan politik,” kata Rakhmat.
Ia mencontohkan kemunculan Jogo Tonggo (Jaga Tetangga) pada masa pagebluk Covid-19 di Jawa Tengah.
Jogo Tonggo adalah gerakan untuk saling menjaga antar tetangga, saling bahu membahu dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19. Gerakan ini mendapat dukungan dari pemerintah setempat.
Lainnya, solidaritas “warga bantu warga” yang mencuat saat bahala banjir bandang dan longsor di sebagian wilayah Sumatra. Selain relawan, pemerintah melalui sumber dayanya hadir dalam penanganan bencana, meskipun diwarnai aksi blunder para pejabat dan banyak pengkritik mendapat teror.
Direktur Eksekutif Indonesian Social Survey (ISS), Whinda Yustisia tidak heran dengan survei GSF yang menempatkan Indonesia di puncak tangga. Ini, kata dia, karena GFS menitikberatkan pada hubungan sosial, kebersamaan termasuk spiritualitas yang diwariskan.
“Tanpa melakukan apapun, pemerintah, skor kita tetap tinggi. Warisan nenek moyang kita memang tinggi, itu yang menjadi kekuatan kita,” katanya.
Apa kata warga soal tumbuh dan bermakna di Indonesia?
BBC News Indonesia berbicara kepada tiga orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai “warga kelas menengah perkotaan” tentang tumbuh dan bermakna di Indonesia.
Menurut Ayu, hal yang membuatnya “beruntung” menjadi orang Indonesia “karena saya merasa teman-teman ini punya budaya kolektif secara positif yang kuat”.
Di tengah terpaan masalah ekonomi, keamanan dan politik, kata dia, orang Indonesia masih bisa “tertawa”.
“WNI ini sangat komik, dan selalu bisa menemukan jalan keluar untuk tertawa bahkan di kondisi paling terjepit sekalipun,” kata Ayu.
Tapi, kata dia, saat ini orang Indonesia makin “kesulitan untuk ketawa”.
Lain halnya dengan Laila, yang menyatakan sudah puas dengan kehidupannya saat ini karena “saya mampu mendapatkan keseimbangan yang saya perlukan hari ini”.
Ia mencintai dan memaknai lingkungan tempat ia tinggal karena “kedekatan secara emosional dan sosial yang dalam. Ada rasa keterikatan yang lahir dan tumbuh jauh sebelum pikiran mampu menilai”.
Sementara itu, Wahyuni mengatakan hidupnya bermakna karena masih punya harapan “Indonesia itu bisa jadi negara maju, karena sumber dayanya bagus, banyak, melimpah. Dan, bisa jadi modal.”
“Tapi enggak tahu majunya kapan. Tapi pengen melihat Indonesia maju, jangan begini-begini saja,” katanya.
Bukan satu-satunya survei kebahagiaan
Topik mengenai kemakmuran dan kesejahteraan golbal bukan hanya diluncurkan GFS.
Pusat Penelitian Kesejahteraan Universitas Oxford bekerja sama dengan Gallup , Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB juga mengeluarkan Laporan Kebahagiaan Dunia (WHR).
Beda dengan GFS, laporan WHR melibatkan variabel pendapatan, ketimpangan, harapan hidup sehat, kebebasan memilih, kedermawanan, serta persepsi korupsi.
Pada laporan 2024, WHR menempatkan kebahagiaan orang Indonesia di urutan ke-83 dari 147 negara yang disurvei.
Di negara-negara Asia Tenggara posisi Indonesia masih berada di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, tapi lebih tinggi dari Laos, Kamboja, dan Myanmar.
‘Bahagia, tapi ekonomi sulit’
Direktur Eksekutif Indonesian Social Survey (ISS), Whinda Yustisia ikut melihat angka-angka survei WHR.
Ia mengatakan variabel yang menyokong kebahagiaan orang Indonesia adalah kemurahan hati (generosity). “Orang Indonesia itu paling bagus, nomor satu, kebaikan hati,” katanya.
Namun, posisi Indonesia di WHR masih menyimpan soal kualitas hidup yang belum sepenuhnya baik, kata profesor madya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini.
Hal ini terlihat dari penilaian ketimpangan, pendapatan, angka harapan hidup sehat, kebebasan memilih, dan persepsi korupsi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata.
“Itu kan indikator-indikator kualitas hidup, masih di bawah,” kata Whinda.
Whinda kemudian menguatkan kembali teori yang menegaskan pemisahan hubungan antara kebahagiaan dengan dimensi kualitas hidup lainnya melalui survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS).
Jajak pendapat yang melibatkan 2.200 responden secara nasional ini bertajuk “80 Tahun Indonesia Merdeka: Bagaimana Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Ini?” . Respondennya mayoritas kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Survei yang dirilis ISS pada Agustus 2025 ini menunjukkan kesejahteraan psikologis—salah satunya meliputi kebahagiaan—orang Indonesia “tergolong cukup baik” dengan skor 67,3 (skala 0-100).
Akan tetapi, indikator kesejahteraan ekonomi—meliputi kebiasaan mencari utang, dan sulit mencari pekerjaan—jauh berada di bawahnya, dengan skor 42,6.
“Artinya, orang bisa menjadi bahagia walaupun kondisi ekonominya buruk. Artinya, kesejahteraan psikologis ini tidak semata-mata dibentuk oleh performa pemerintah atau kebijakan pemerintah yang baik di bidang ekonomi,” kata Whinda.
Ia menambahkan, ‘bahagia walau ekonomi sulit’ merupakan bentuk mekanisme masyarakat “merasionalisasi kondisi yang sulit”.
Tapi kondisi seperti ini dapat bergeser saat masyarakat terus dipertontonkan ketidakadilan tanpa adanya perubahan.
“Nah ini bisa berbalik [menjadi] ketidakpuasan atau kondisi ekonomi yang tidak bagus menjadi kemarahan massa. Jadi akar permasalahan ekonominya itu harus tetap diperhatikan,” katanya.
Oleh karena itu, dalam studi ini, ISS juga mengukur tingkat kepercayaan responden terhadap institusi negara. Presiden menjadi institusi paling dipercaya (90,9%) diikuti wakil presiden, menteri dan TNI.
“Secara politik, kuatnya kepercayaan pada empat institusi negara menandakan modal legitimasi yang besar bagi Presiden Prabowo. Ini modal sosial yang berharga, namun juga rapuh bila tidak segera diterjemahkan menjadi perbaikan yang terukur pada dua titik lemah utama: ekonomi rumah tangga dan lingkungan hidup,” tulis laporan ISS.
- Kisah warga tolong warga di tengah pemerintah yang disebut ‘lamban’ dan ‘duduk-duduk saja’ atasi bencana di Sumatra
- Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’
- Gerakan warga bantu pasien isoman ‘atasi masalah yang harusnya diantisipasi pemerintah’
