Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan permasalahan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa. Menanggapi insiden serius ini, Prabowo juga secara tegas menyatakan keengganannya agar isu krusial terkait program gizi anak ini tidak dipolitisasi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9), dalam sebuah sesi tanya jawab dengan awak media. Melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden, beliau menekankan pentingnya kewaspadaan: “Harus waspada agar jangan sampai ini dipolitisasi.” Presiden mengungkapkan bahwa ia telah memantau kasus-kasus keracunan MBG ini sejak masih berada di luar negeri. Sebagai langkah konkret, ia berencana untuk segera memanggil sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan diskusi mendalam. “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini merupakan inisiatif vital yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak kurang mampu di Indonesia. Ia menyoroti realitas bahwa masih banyak anak yang hanya bisa mengonsumsi nasi dengan garam. Oleh karena itu, insiden keracunan MBG ini harus diatasi tuntas demi kelangsungan program. “Makanya ini harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” tegasnya, menunjukkan komitmennya untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan skala masalah yang mengkhawatirkan. Sejak Januari hingga 25 September, total 5.914 penerima manfaat MBG dilaporkan mengalami keracunan, tersebar di 70 lokasi berbeda. Korban insiden ini meliputi anak-anak sekolah dan ibu hamil, kelompok yang sangat rentan. Dari sebaran kasus di tiga wilayah, Wilayah II atau Jawa tercatat sebagai daerah dengan insiden tertinggi, dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, menyoroti urgensi penanganan di wilayah tersebut.
Menanggapi lonjakan kasus ini, BGN mendesak agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Tenggat waktu satu bulan ditetapkan untuk pemenuhan sertifikasi ini. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), menegaskan, “Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan.” Langkah ini krusial untuk memastikan standar keamanan pangan dan kualitas gizi program MBG di masa mendatang.
