Gubernur Jakarta, Pramono Anung, kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan bersih dengan mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (16/10). Kedatangan Pramono Anung kali ini bertujuan untuk beraudiensi, secara khusus membahas serta memperkuat berbagai upaya pemberantasan korupsi di ibu kota.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi audiensi penting ini, menyatakan, “Hari ini, KPK menerima audiensi dari Pemprov DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi.” Sementara itu, Gubernur Pramono Anung tiba sekitar pukul 09.44 WIB, tampil mengenakan batik lengan panjang bermotif cokelat. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Pramono hanya memberikan pernyataan singkat, “Agenda konsultasi. Nanti, ya,” tanpa merinci lebih lanjut topik pembicaraan yang akan dibahas.
Kunjungan ini bukan kali pertama, melainkan kelanjutan dari kerja sama erat yang telah terjalin. Budi Prasetyo lebih lanjut menjelaskan bahwa KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah intens berkolaborasi, mulai dari langkah-langkah pencegahan korupsi hingga koordinasi supervisi yang bertujuan memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan di lingkungan daerah. Sinergi ini menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan administrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Mengulas kembali ke belakang, Pramono Anung sebelumnya juga telah menyambangi KPK pada Senin (24/3). Pertemuan penting tersebut, yang berlangsung sekitar satu jam, melibatkan diskusi intensif antara Pramono dengan jajaran pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanto serta dua Wakil Ketua, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono. Ini menandakan komunikasi berkelanjutan antara dua institusi kunci tersebut.
Setelah pertemuan sebelumnya, Pramono Anung kala itu mengungkapkan bahwa tujuannya adalah membahas pengawasan komprehensif terhadap implementasi program-program kerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Ia menekankan keinginannya agar “pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,”. Cakupan pengawasan ini juga meluas hingga barang milik daerah dan area Monitoring Center for Prevention, sebagai upaya strategis untuk pencegahan korupsi. Secara spesifik, Pramono juga menyoroti perlunya pengawasan KPK terhadap operasional fasilitas RDF Rorotan, menegaskan prioritas pada proyek-proyek vital.
Mantan Sekretaris Kabinet dua periode sekaligus politikus PDIP ini juga mengutarakan bahwa dirinya telah diingatkan mengenai potensi kasus-kasus korupsi yang mungkin terjadi di Jakarta. Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan diri apabila penanganan lebih lanjut diperlukan, meskipun tidak merinci kasus yang dimaksud. Menyambut baik komitmen tersebut, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan lembaganya untuk terus bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Pimpinan KPK menyambut baik apa yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Dan juga tadi harapan ke depan dari pimpinan KPK, sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan tetap terus berjalan,” pungkas Cahya, menandakan kolaborasi yang berkelanjutan demi Jakarta yang bebas korupsi.
