Jakarta, IDN Times – Kritik tajam menghampiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin. Dalam rapat kerja yang membahas evaluasi banjir Sumatra, Usman secara terbuka meminta Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya? Usman menilai sang menteri telah gagal mengemban amanah, tidak konsisten dalam membuat kebijakan, serta menerbitkan sejumlah izin yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan rekomendasi daerah.
Rapat kerja antara Komisi IV DPR dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025), untuk membahas dampak banjir Sumatra yang memprihatinkan.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur saja. Ini bukan persoalan personal, tapi menyangkut masa depan hutan kita. Saya melihat Pak Menteri kurang memahami persoalan kehutanan secara komprehensif,” tegas Usman Husin dengan nada serius.
1. Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemerintah Sebelumnya
Usman Husin menekankan bahwa penyelesaian masalah kehutanan tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini adalah tanggung jawab penuh para pejabat yang tengah menjabat.
“Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam kembali hutan yang sudah rusak? Pohon dengan diameter dua meter tidak mungkin tumbuh dalam waktu singkat. Itu adalah tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan terus menyalahkan pemerintahan yang lalu,” kritik Usman dengan nada tinggi.
Lebih lanjut, Usman menyoroti pernyataan Raja Juli yang kerap mengutip ayat dan hadis, namun tidak sejalan dengan tindakan dan kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan inkonsistensi dalam penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.
Menurut Usman, Bupati Tapanuli Selatan telah memberikan rekomendasi untuk penutupan dan pengawasan izin tertentu. Namun, Kementerian Kehutanan justru menerbitkan izin baru pada tanggal 30 November 2025. “Pernyataan Pak Menteri tidak sesuai dengan keputusan yang dibuat. Ini semua tentang pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa dibohongi. Ini tidak bisa kami biarkan,” kecamnya.
2. Fokus pada Rehabilitasi Hutan Gundul
Usman juga meminta Raja Juli untuk memberikan perhatian khusus terhadap kerusakan hutan yang terjadi di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi paling parah. Ia menuntut penjelasan rinci mengenai rencana reboisasi, target waktu pemulihan kawasan, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memulihkan hutan gundul.
Usman mengingatkan bahwa kerusakan hutan memiliki dampak besar terhadap terjadinya bencana alam dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan. “Saya meminta Pak Menteri, sekali lagi, tolong fokus pada tiga provinsi ini. Kapan bisa menanam kembali pohon agar kawasan yang gundul itu bisa kembali hidup,” pintanya dengan nada mendesak.
3. Titiek Soeharto Desak Penghentian Izin Pembukaan Hutan
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto, turut mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengambil tindakan tegas dalam menyikapi banjir Sumatra yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Titiek secara khusus meminta Kemenhut untuk menghentikan penerbitan izin pembukaan hutan secara permanen. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil seharusnya bukan hanya moratorium yang sifatnya sementara. “Ya, itu dia. Kalau hanya moratorium, itu kan hanya dihentikan sementara. Nanti bisa diaktifkan lagi. Kami ingin agar tidak ada lagi penebangan-penebangan,” tegas Titiek Soeharto di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari yang sama.
