Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baru saja merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II yang berlangsung pada 1 dan 2 Desember. Pertemuan penting ini menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebuah upaya proaktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.
Lebih dari 1.600 anggota Kadin dari seluruh Indonesia, termasuk pengurus daerah dan ketua asosiasi, hadir dalam Rapimnas yang mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”. Tema ini mencerminkan komitmen Kadin untuk berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menyampaikan bahwa hasil Rapimnas ini akan dirangkum dalam sebuah lembar kebijakan yang akan diserahkan langsung kepada Presiden. “Rapimnas ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam lembar kebijakan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Lantas, apa saja poin-poin penting yang menjadi fokus perhatian Kadin? Setidaknya ada sepuluh catatan dan rekomendasi utama yang dihasilkan dari Rapimnas ini:
1. Optimisme Ekonomi: Kadin optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dapat melampaui 5,5%. Sebagai langkah awal, Kadin menetapkan enam dari delapan agenda prioritas pemerintah sebagai quick wins, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, magang berbayar, serta Koperasi Merah Putih.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan kesempatan kerja bagi masyarakat.
3. Kemudahan Investasi: Kadin menekankan pentingnya kemudahan investasi di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga kecerdasan buatan (AI). Dengan likuiditas yang memadai dari Kementerian Keuangan, Kadin melihat peluang besar untuk meningkatkan penanaman modal. Kemudahan ini meliputi mekanisme penyelesaian sengketa industri atau lahan yang efektif, pemberian tax holiday bagi investasi skala menengah, serta kepastian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
4. Dorongan Industri Padat Karya dan Digitalisasi: Kadin mendorong akselerasi hilirisasi di berbagai sektor, dengan fokus pada pengembangan industri padat karya dan pemanfaatan teknologi digital.
5. Peningkatan Produktivitas Pekerja: Melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, Kadin berupaya meningkatkan produktivitas pekerja. Secara khusus, Kadin menekankan pentingnya pendidikan integritas untuk membentuk etos kerja yang kuat.
6. Insentif untuk Inovasi: Kadin mendorong peningkatan inovasi melalui insentif untuk riset dan pengembangan teknologi, serta kerja sama riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kadin juga merekomendasikan agar beasiswa LPDP lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional.
7. Peningkatan Ekspor dan Impor: Kadin mengusulkan penguatan trade remedies, perbaikan tata kelola impor, serta penyederhanaan izin ekspor dan impor untuk mendorong perdagangan yang lebih efisien.
8. Pemberdayaan UMKM: Kadin mendorong pendampingan bagi UMKM agar dapat memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA), terlibat dalam diplomasi dagang, serta aktif dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia. Kadin juga berharap UMKM dapat dilibatkan dalam program pemerintah, mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB.
9. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT): Kadin ingin terlibat aktif dalam pengembangan EBT, termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, panas bumi, dan surya, sebagai bagian dari komitmen terhadap energi berkelanjutan.
10. Kontribusi Sosial: Melalui program corporate social responsibility (CSR), Kadin ingin berkontribusi dalam membangun jembatan untuk memudahkan aksesibilitas bagi anak-anak di daerah terpencil.
Dengan serangkaian rekomendasi ini, Kadin menunjukkan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
