caristyle.co.id JAKARTA – Pemerintah Indonesia berhasil menegosiasikan peningkatan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia hingga 12 persen. Awalnya, target pemerintah hanya 10 persen tambahan saham perusahaan tambang emas raksasa tersebut.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kabar gembira ini. Dalam pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025), ia menyebut negosiasi berjalan lancar dan melebihi ekspektasi awal. “Awalnya 10 persen, Alhamdulillah sekarang sudah 12 persen,” ujar Bahlil, menekankan keberhasilan negosiasi ini.
Menteri Bahlil menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah secara langsung meminta percepatan proses negosiasi ini. “Presiden meminta saya untuk mempercepat komunikasi, dan Alhamdulillah, negosiasi berjalan lancar,” jelasnya. Ia memastikan bahwa proses divestasi berjalan sesuai rencana dan menghasilkan peningkatan signifikan dalam kepemilikan saham pemerintah.
Sementara itu, Menteri Investasi/CEO Danareksa, Rosan Roeslani, yang turut hadir di Istana Kepresidenan pada hari yang sama, memberikan konfirmasi terkait penambahan saham tersebut. Meskipun enggan merinci detail negosiasi yang hampir final, ia menyatakan, “Free of charge, mantap kan. Kalau dulu 10, sekarang 12,” kata Rosan dengan penuh optimisme.
Dengan penambahan 12 persen saham ini, kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia akan meningkat signifikan. Saat ini, pemerintah memegang 51 persen saham perusahaan tersebut. Setelah akuisisi tambahan ini, kepemilikan pemerintah akan mencapai 63 persen, memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.
Proses divestasi saham Freeport ini telah berlangsung sejak era pemerintahan Joko Widodo dan terus berlanjut hingga saat ini. Keberhasilan negosiasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan aset strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat.
(Tribunnews.com)