Irvian Bobby Mahendro, pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang dijuluki “Sultan Kemnaker” karena kekayaannya, diduga terlibat dalam praktik pemerasan besar-besaran terkait pengurusan sertifikasi K3. Selama lima tahun, ia diduga meraup keuntungan hingga Rp 69 miliar dari praktik ilegal ini.
Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, uang hasil pemerasan tersebut ditampung di tiga rekening berbeda. Menariknya, ketiga rekening tersebut bukan atas nama Irvian. Satu rekening bahkan dibelinya melalui pihak lain, sementara dua lainnya atas nama saudara dan stafnya. Asep belum menjelaskan detail terkait pembelian rekening tersebut, termasuk harganya.
Penyidikan sementara KPK mengindikasikan praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Namun, Asep mengungkapkan bahwa KPK tengah menyelidiki kemungkinan praktik tersebut sudah terjadi jauh sebelum tahun 2019. Kecurigaan ini muncul karena adanya pergantian pejabat di awal tahun 2024 dan 2025 yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.
Irvian sendiri belum memberikan komentar terkait tuduhan ini. Julukan “Sultan” disematkan kepadanya oleh Immanuel Ebenezer (Noel), mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang menggambarkan kekayaan Irvian yang melimpah.
Kasus ini melibatkan total 11 tersangka, termasuk Irvian dan mantan Wamenaker Noel. KPK mengungkapkan total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 81 miliar, dengan Irvian sebagai penerima uang terbesar, yaitu Rp 69 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari belanja, hiburan, uang muka rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga pembelian mobil mewah.
Sementara itu, Noel diduga menerima Rp 3 miliar dan sebuah motor Ducati Scrambler pada Desember 2024, dua bulan setelah dilantik sebagai Wamenaker. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel menyampaikan permohonan maaf dan membantah telah ditangkap tangan (OTT) oleh KPK. Ia juga menyatakan kasus ini bukan terkait pemerasan dan berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Noel telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Wamenaker.
