JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020. Terbaru, mantan anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi sorotan dalam pemeriksaan intensif.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa seorang saksi dengan inisial SU. Sosok SU ini ternyata bukan orang sembarangan, melainkan mantan Staf Ahli Menkeu yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sumber Bisnis mengindikasikan bahwa SU adalah Suryo Utomo.
“SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI telah dimintai keterangan,” tegas Anang dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Selasa (25/11/2025) malam.
Selain Suryo Utomo, Kejagung juga memeriksa BNDP, yang saat ini menjabat sebagai Kepala KPP Madya Dua Semarang. Sayangnya, Anang enggan membeberkan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut.
Fokus utama pemeriksaan ini adalah untuk memperkuat berkas perkara kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2022. Anang menegaskan bahwa pemeriksaan saksi-saksi ini krusial untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang sedang berjalan.
Sebelumnya, Kejagung telah melakukan pencekalan terhadap lima orang terkait kasus ini. Salah satunya adalah mantan Dirjen Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugiasteadi (KD). Selain Ken, nama-nama lain yang dicekal adalah Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, tim penyidik Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di delapan lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil Toyota Alphard, dua unit motor gede (Moge), serta berbagai dokumen penting yang berkaitan erat dengan kasus pajak ini. Perkembangan kasus ini terus dipantau dan menjadi perhatian publik.
