Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Kominfo), Nezar Patria, memberikan klarifikasi terkait penonaktifan fitur siaran langsung (live report) di TikTok. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan inisiatif mandiri platform, bukan arahan pemerintah.
“Terkait keresahan masyarakat mengenai nonaktifnya fitur live report TikTok, perlu ditegaskan bahwa ini bukan instruksi pemerintah. TikTok secara sukarela menonaktifkan fitur tersebut,” ungkap Nezar usai rapat dengan Komisi I DPR Selasa (2/9).
Keputusan TikTok ini, menurut Nezar, dilatarbelakangi oleh maraknya konten negatif yang beredar selama kerusuhan dua hari sebelumnya. Konten-konten tersebut dinilai melanggar pedoman komunitas (community guidelines) TikTok.
Nezar menjelaskan, “TikTok menemukan banyak konten negatif yang bertentangan dengan pedoman komunitas mereka selama kerusuhan tersebut. Hal ini telah mereka umumkan kepada publik.”
Mengenai durasi penonaktifan fitur live, Nezar menyatakan hal itu sepenuhnya berada di tangan TikTok. “Itu tergantung TikTok. Mereka sedang melakukan evaluasi dan memonitor konten negatif. Kami akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan TikTok, termasuk melalui UNICAP, untuk memahami dan mengatasi keresahan masyarakat,” tambahnya.
Nezar mengakui penonaktifan fitur live berdampak pada UMKM yang memanfaatkan TikTok untuk berjualan. Namun, ia menekankan masih adanya fitur lain yang dapat digunakan. “Kita memahami dampaknya terhadap UMKM. Namun, masih ada fitur lain di TikTok yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penjualan,” jelasnya.
Ke depannya, diskusi dengan TikTok akan difokuskan pada bagaimana fitur live report dapat digunakan dengan aman dan bertanggung jawab. “Dalam diskusi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana fitur live report dapat digunakan dengan aman, baik bagi UMKM maupun masyarakat umum,” pungkas Nezar.
