Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 52 juta per bulan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, sebagai respons atas isu yang beredar mengenai tunjangan anggota DPR mencapai Rp 100 juta per bulan. Adies menjelaskan bahwa tunjangan ini diberikan karena anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas.
Penjelasan Adies Kadir lebih rinci mengenai besaran tunjangan ini. Ia menjabarkan, biaya sewa rumah atau apartemen di sekitar Senayan berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 75 juta per bulan. Bahkan, biaya sewa rumah kontrak tahunan di sekitar kompleks parlemen saja sudah mencapai Rp 50 juta. “Belum lagi biaya pembantu rumah tangga, sopir, dan kebutuhan lainnya,” tambahnya, menjelaskan mengapa tunjangan sebesar Rp 52 juta dinilai masih wajar.
Adies juga menekankan bahwa besarnya tunjangan ini sebanding dengan beban kerja para anggota dewan. Tugas mereka tidak hanya sebatas rapat, tetapi juga mencakup pembahasan anggaran negara yang kompleks, pembahasan legislasi dan rancangan undang-undang, serta pengawasan. “Saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” tegas Adies.
Namun, Adies menambahkan, jika publik masih menganggap tunjangan Rp 52 juta terlalu besar, DPR terbuka untuk mempertimbangkan penurunannya. Bahkan, ia menyarankan agar anggota DPR dapat mencari tempat tinggal yang lebih ekonomis. “Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu Rp 52 juta terlalu besar, teman-teman kita imbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu,” ujarnya, memberikan contoh alternatif tempat tinggal yang lebih terjangkau.
Yang perlu ditegaskan, lanjut Adies, adalah bahwa gaji anggota DPR tidak mengalami kenaikan. “Gaji kami tetap terima kurang lebih Rp 6,5 juta, hampir Rp 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta (dengan kenaikan sedikit dari Rp 10 juta sebelumnya). Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp 7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp 4-5 juta sebulan,” jelasnya.
Adies menjelaskan lebih lanjut mengenai total pendapatan anggota DPR. “Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp 58 juta mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir Rp 69-70 juta,” tandasnya, menegaskan sekali lagi bahwa hanya tunjangan yang mengalami penyesuaian, bukan gaji pokok.
