Jakarta, IDN Times – Sejumlah ulama dan tokoh nasional menyatakan menolak keberadaan Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan tersebut disampaikan dalam forum pernyataan sikap yang digelar di Sofyan Hotel, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menegaskan, BoP bukanlah instrumen perdamaian sejati, melainkan alat politik global yang sarat kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
“Board of Peace besutan Trump tidak lahir dari keadilan, tetapi dari relasi kuasa global yang timpang dan menindas,” ujar Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya.
1. Melanggengkan pendudukan Israel 
Muhyiddin menilai, Board of Peace berpotensi menjadi alat intervensi kebijakan nasional, menundukkan negara-negara berkembang pada kepentingan geopolitik global, serta melemahkan posisi Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
Board of Peace juga dinilai tidak menyentuh akar masalah imperialisme, kolonialisme gaya baru, ketimpangan global, dan dominasi ekonomi-politik.
“Prinsip dasar BoP beserta seluruh struktur perangkat kerja operasionalnya hanya mengatur konflik agar tetap terkendali demi kepentingan melanggengkan pendudukan Israel atas Palestina dan kepentingan bisnis property, tourisme, hiburan berbau maksiat dari kerajaan bisnis Donald Trump,” ujar dia.
2. Mendesak pemerintah untuk hengkang dari Board of Peace 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, ulama dan tokoh nasional menyatakan menolak dengan tegas keberadaan dan legitimasi Board of Peace dalam bentuk dan skema apa pun.
Mereka juga menolak segala upaya normalisasi penjajahan, genosida, dan kezaliman global atas nama perdamaian.
Ulama dan tokoh nasional menuntut keadilan sejati bagi Palestina, mendukung kemerdekaan hakiki bangsa Palestina dan Pembebasan Al Aqsha secara mutlak tanpa standar ganda, termasuk penghentian agresi Israel.
“Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace besutan Trump. Berdiri konsisten pada amanat konstitusi: menentang penjajahan di atas dunia. Mengambil posisi politik luar negeri yang tegas, bermartabat, dan berpihak pada keadilan global,” ujar Muhyiddin.
3. Ferry hadir di acara penolakan BoP untuk Gaza 
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan sikapnya yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza bentukan Presiden Amerika Donald Trump.
Kehadirannya di acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta, Selasa (3/2/2026), kapasitasnya adalah sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Islam (SI).
“Saya datang ke sini (acara FGD) sebagai sekjen Serikat Islam. Pada posisi saya sebagai menteri, saya tegaskan, saya mendukung sikap dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dengan BoP,” kata Ferry.
Ia menjawab pertanyaan wartawan saat menuju mobil usai menghadiri acara FGD garapan Persatuan Alumni (Persada) 212 bersama Pecinta Al Aqsa di bawah pimpinan KH Ahmad Sobri Lubis.
FGD itu digelar bertepatan dengan agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan perwakilan organisasi Islam di Istana Kepresidenan di istana. Pertemuan tersebut membahas posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.
“Saya ini langsung ke istana untuk menghadiri pertemuan dengan para pimpinan ormas Islam,” jelas Ferry.
Di acara FGD, Ferry yang datang di akhir acara sempat bicara sekitar 15 menit, menyampaikan sikap SI terhadap keikutsertaan Indonesia di BoP.
Ia yang duduk di meja pembicara bersama Wakil Ketua Umum Persada 212 Munarman menjelaskan, SI mendukung kebijakan Presiden Prabowo, namun dengan sejumlah catatan.
Purbaya: Iuran Board of Peace Gunakan Anggaran Kemhan Jaringan Gusdurian Desak Pemerintah Agar Hengkang dari Board of Peace Board of Peace Dinilai Tak Kredibel, Ancam Politik Bebas Aktif RI
