Wacana pergantian direksi sejumlah bank milik negara disebut Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, tak lepas sebagai upaya untuk “menguatkan kroni-kroni Prabowo di sektor keuangan”.
Transparency International Indonesia (TII) mencatat dari 104 kursi di BUMN, 48,6%-nya (terbesar) diduduki oleh orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Gerindra.
Sebelumnya, keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Thomas Djiwandono telah diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Namun, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bilang wacana pergantian direksi itu disebabkan karena kredit bank di bank yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) “lebih menguntungkan pengusaha besar, daripada pengusaha kecil.”
Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky melihat Prabowo sedang membangun sistem ekonomi komando, yang menguasai setiap lapisan kebijakan ekonomi.
Bhima dan Yanuar menilai tujuan pergantian ini agar kucuran dana ke kebijakan strategis Prabowo berjalan lancar.
Namun, kata mereka, intervensi ini berpotensi menimbulkan kredit macet, dan lebih besar lagi yaitu pergejolakan ekonomi Indonesia.
Wacana pergantian direksi bank Himbara muncul di tengah rangkaian aksi mundur para pejabat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat IHSG yang ambruk.
Apa alasan pemerintah ingin ganti direksi bank Himbara?
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi di bank-bank anggota Himbara.
“Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie Sabtu (31/01).
Bank Himbara merupakan sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN.
Anggota Himbara yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN).
Himbara telah menjadi jaringan yang berfungsi memfasilitasi program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.
Sjafrie berkata, banyak bank negara maupun BUMN lainnya yang “kurang mendulang keuntungan bagi negara”.
Mungkin Anda tertarik:
- Anggaran MBG sebesar Rp335 triliun digugat ke MK karena ‘memakan’ sepertiga dana pendidikan – Seberapa mungkin dikabulkan hakim?
- Thomas Djiwandono diloloskan DPR jadi Deputi BI – Mengapa disebut ‘total kontrol’ Presiden Prabowo Subianto?
- Mengapa nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah sepanjang masa?
Penyebabnya, menurut Sjafrie, karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.
“Kami ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air… Kami tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” ujarnya.
“Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita,” kata Sjafrie.
Namun, wacana pergantian direksi itu, menurut Danantara, ternyata belum dibicarakan.
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi),” ujar CEO Danantara Rosan Roeslani Sabtu (31/01).
Menurut Rosan, Danantara akan selalu berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan.
“Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” katanya.
Apa agenda di balik wacana pergantian direksi?
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memandang terdapat agenda di balik wacana pergantian direksi bank di Himbara.
“Ini sebagai upaya untuk menguatkan kroni-kroni Prabowo di sektor keuangan. Kelihatannya ada dorongan untuk pergantian pemain di level direksi dari bank BUMN,” kata Bhima.
Pasalnya, kata Bhima, upaya yang dilakukan serupa dengan proses naiknya, keponakan presiden, Thomas Djiwandono, menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
“Ketika Menteri Keuangan Purbaya mengkritik BI, kemudian keponakan presiden terpilih. Cara yang sama mau dipakai lagi. Jadi delegitimasi dulu direksi bank sekarang, dianggap tidak bekerja. Lalu muncul tekanan perombakan yang akan diisi oleh orang-orang dekat,” ujar Bhima menganalisis.
Penilaian Bhima juga tak lepas dari: mengapa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyampaikan isu ekonomi dan BUMN.
“Itu agak aneh, apa ada hubungan yang retak di circle utama Prabowo. Bukan hanya pemerintah dengan OJK, tapi juga pemerintah dengan Danantara. Apa ini juga menunjukkan Prabowo mulai engggak percaya sama Danantara karena mungkin reformasi di dalam bank BUMN di bawah Danantara belum terlihat. Jadi kritiknya dilontarkan lewat Sjafrie,” ujarnya.
Praktik yang disebut patronase politik (imbalan politik) oleh Transparency International Indonesia (TII) ini marak terjadi di era kepemimpinan Prabowo.
Temuan TII, yang diumumkan pada Juni 2025, menunjukkan terdapat 165 politikus yang mendapat kursi di BUMN.
Dari jumlah itu, 104 merupakan kader partai dan 61 relawan politik.
Dan, dari 104 kursi di BUMN, 48,6%-nya (terbesar) diduduki oleh afiliasi Partai Gerindra.
Wacana pergantian kursi direksi BUMN muncul di tengah rangkaian aksi mundur para pejabat Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akibat IHSG yang ambruk.
IHSG mulai ambruk sejak perdagangan Rabu lalu, merespons pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) atas penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes.
Dalam pengumuman itu, MSCI menyoroti masih adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia, meski terdapat perbaikan minor pada data free float dari BEI.
Mengapa direksi Himbara diganti?
Bhima melihat terdapat beberapa alasan. Pertama adalah tak berjalannya kebijakan ekonomi Prabowo. Contohnya adalah penyaluran dana segar Rp200 triliun bank di Himbara pada September 2025.
“Penyaluran itu dianggap gagal menjadi kredit produktif. Keputusan Purbaya itu sepertinya justru digunakan untuk modal perusahan besar, untuk refinancing, dibandingkan mengalir ke UMKM,” kata Bhima.
“Upaya pemerintah menggunakan Sisa Anggara Lebih (SAL) untuk menyuntik likuditas, membangkitkan UMKM, memperoleh suku bunga murah tak sesuai harapan,” ujarnya.
Kedua, kata Bhima, adalah memperkuat pendanaan untuk proyek-proyke strategis Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, hingga food estate.
“Dengan mengontrol bank Himbara maka aliran kredit ke proyek-proyek itu lebih mudah, yang berpotensi minim pertimbangan kualitas kredit dan kehati-hatian. Apalagi OJK-nya kini sedang tertekan. Ini formulasi cukup mematikan bagi sektor keuangan,” kata Bhima.
Membangun sistem ekonomi komando
Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky, melihat Prabowo sedang membangun sistem ekonomi komando. Tujuannya untuk mengatasi kondisi geoekonomi dunia, yaitu perang ekonomi antara Amerika Serikat dan China.
Sistem ini, katanya, meniru rangkaian kebijakan di bawah Orde Baru pada tahun 1980-an, yang disebut kampung kepung kota. Artinya, perekonomian berangkat dari desa menuju perkotaan.
Dalam menjalankannya, kata Yanuar, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan program transmigrasi, posyandu, dan ekonomi kerakyatan lainnya. Alatnya salah satunya adalah lewat ABRI masuk desa (AMD).
“Apa yang dilakukan presiden sekarang kan sama percis. Dia membuat kebijakan kampung kepung kotanya lewat Koperasi Merah Putih, MBG, dan lainnya,” ujar Yanuar.
Berangkat dari pola pendekatan ekonomi komando seperti Orde Baru itu, kata Yanuar, Prabowo nampak ingin menguasai lapisan kebijakan ekonomi.
“Orang yang duduk di bank Himbara itu akan dikomando untuk memberikan kredit ke sektor-sektor yang dianggap menjadi agenda prioritas pemerintah. Jadi di situ kan jelas sekali tujuannya adalah dia enggak mau banyak perdebatan, pokoknya kredit harus dihadirkan ke situ.”
Namun, yang berbeda, pada 1980-an, Orde Baru membiayai program-programnya menggunakan surplus APBN, yang diperoleh dari meningkatnya harga minya dunia.
“Sedangkan kondisi sekarang, lebih mirip kayak Meksiko tahun 1978. Terjadi peningkatan utang di saat pendapatan negara turun, akibatnya Meksiko gagal bayar utang,” katanya.
Namun, pengamat perbankan Paul Sutaryono melihat pergantian direksi itu sebagai upaya keras pemerintah untuk melakukan bersih-bersih.
“Tetapi ini lah kesempatan bagi pemerintah untuk sekalian bersih-bersih bank Himbara untuk menyusul perubahan di OJK dan BEI. Semoga upaya bersih-bersih itu dapat berjalan baik dan lancar,” kata Paul.
Paul bilang, pada Desember 2025 lalu, lima bank Himbara telah melaksanakan RUPS yang antara lain dengan agenda pergantian atau perubahan direksi.
Namun, katanya, hal yang paling mendesak dan penting adalah melakukan transformasi di BEI, mengingat tenggat waktu perbaikan MSCI ke tata kelola perusahaan pasar modal sampai dengan Mei 2026.
“Itu waktu yang pendek sehingga perbaikan total pasar modal harus dilakukan segera. Pasar modal perlu direformasi. Jangan lupa bahwa pasar modal itu wajah kondisi keuangan Indonesia bukan hanya di mata investor regional tetapi juga internasional bahkan global.”
“Setelah itu, saatnya pemerintah bersih-bersih di bank Himbara,” ujar Paul.
Apa potensi dampaknya?
Bhima dan Yanuar sepakat, intervensi yang dapat mempermudah aliran dana ke program Prabowo itu berpotensi menimbulkan potensi besar kredit macet, dan lebih besar lagi pergejolakan ekonomi Indonesia.
“Ini menciptakan pemaksaan bank-bank menyalurkan ke program-program tertentu dan berisiko tinggi terhadap kredit macet,” kata Bhima.
“Implikasinya kalau sampai kredit macet atau salah memberikan kredit, pastinya akan ada distrust dari para investor, skandal besar gagal bayar perbankan, dan menjatuhkan perekonomian,” ujarnya.
Yanuar kembali merujuk kebijakan Orba tahun 1980-an, yang dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Isinya adalah deregulasi perbankan liberal untuk memacu ekonomi, penyaluran kredit dan menghimpun dana masyarakat.
“Kebijakan itu kemudian menghasilkan krisis moneter 1998. Kenapa? Karena membuat perbankan keluar dari prinsip kehati-hatian. Percis seperti yang sekarang diinginkan. Pokoknya pemerintah mau apa, dikasih kreditnya, tanpa ada perdebatan,” ujarnya.
“Agar tak ada perdebatan maka segala lini kebijakan ekonomi harus dikuasai,” tambah Yanuar.
Padahal, kata Yanuar, kebijakan ekspansi fiskal negara membiayai pembangunan akan efisien jika institusionalnya bersih, untuk mencegah kebocoran anggaran.
Dan, itu belum terjadi kata Yanuar.
Dia bilang angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia sekarang 6,3 – 6,4, yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih belum efisien.
“Negara ini jangan mengulang lagi ke lubang yang sama. Kalau terus enggak hati-hati, yang akan terjadi kan sebetulnya, menurut saya, alih-alih ingin tumbuh, malah masuk ke petaka baru.”
- Potret kebijakan publik pemerintahan Prabowo-Gibran – Viral dulu, cabut kemudian
- Siapa Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto?
- Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – ‘Prabowo adu domba warga dengan warga’
- Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik menopang kekuasaan Prabowo Subianto?
- Koperasi Merah Putih diresmikan Prabowo – Potensi korupsi dan kebocoran anggarannya diperkirakan triliunan rupiah, bisakah dicegah?
- Purbaya dilantik jadi menteri keuangan, apa saja PR yang harus dituntaskan?
- Mengapa klaim Prabowo soal angka pengangguran turun dianggap tidak menggambarkan kenyataan di lapangan?
