Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Dinyatakan Bersalah Atas Kejahatan Kemanusiaan dan Dijatuhi Hukuman Mati
Sebuah pengadilan khusus telah menjatuhkan vonis memberatkan kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan ini menyatakan bahwa Hasina bertanggung jawab atas perintah penindasan brutal terhadap aksi protes mahasiswa yang terjadi tahun lalu.
Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tindakan represif tersebut mengakibatkan sedikitnya 1.400 korban jiwa, sebagian besar disebabkan oleh tembakan yang dilancarkan oleh pasukan keamanan. Vonis ini dijatuhkan secara in absentia, mengingat Sheikh Hasina saat ini berada di India, tempat ia mencari perlindungan setelah dipaksa lengser dari jabatannya.
Menanggapi persidangan yang digelar tanpa kehadirannya, Sheikh Hasina dalam komentarnya kepada BBC pekan lalu menyebut proses tersebut sebagai “pengadilan kanguru,” sebuah istilah yang merujuk pada pengadilan yang tidak adil dan tidak sah.
Seiring dengan perkembangan situasi yang memanas, pihak berwenang telah meningkatkan keamanan di seluruh Bangladesh, mengantisipasi potensi reaksi keras dari para pendukung Hasina. Beberapa demonstrasi dilaporkan telah mulai bermunculan sejak pagi hari waktu setempat.
Apa Kata Sheikh Hasina?
Dalam sebuah surat elektronik yang dikirimkan kepada BBC, Sheikh Hasina mengecam persidangan in absentia yang dijalaninya sebagai sebuah “komedi” yang diatur oleh “pengadilan boneka” yang dikendalikan oleh rival politiknya.
Hasina dituduh secara pribadi memerintahkan pasukan keamanan untuk menembaki para demonstran dalam beberapa minggu sebelum ia meninggalkan negara tersebut. Tuduhan ini dibantah dengan tegas olehnya.
“Saya tidak menyangkal bahwa situasinya menjadi tidak terkendali, atau bahwa banyak nyawa hilang secara sia-sia. Namun, saya tidak pernah mengeluarkan perintah untuk menembak warga sipil yang tidak bersenjata,” tegasnya dalam jawaban tertulisnya.
Pemicu Gelombang Protes di Bangladesh
Gelombang protes yang berujung pada tragedi tahun lalu dipicu oleh kemarahan di kalangan generasi muda Bangladesh terhadap kebijakan pemerintah dalam pembagian lapangan kerja.
Sejak meraih kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971, Bangladesh menerapkan sistem kuota yang mengalokasikan 30% dari seluruh posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk para veteran perang kemerdekaan dan, yang lebih signifikan, keturunan mereka.
Pada tahun 2024, praktik ini memicu kontroversi ketika ribuan pekerjaan diberikan kepada individu berdasarkan garis keturunan, bukan berdasarkan prestasi. Dalam banyak kasus, penerima manfaat dari sistem ini adalah pendukung Sheikh Hasina dan partainya, Liga Awami.
Bagi para mahasiswa dan lulusan muda yang menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, sistem kuota ini dipandang sebagai manifestasi nepotisme di kalangan elit Bangladesh, alih-alih sebagai bentuk penghargaan atas jasa patriotisme.
Baca juga:
- Bagaimana demonstrasi di Bangladesh mengakhiri 15 tahun pemerintahan Sheikh Hasina
- Bagaimana demonstrasi di Bangladesh berubah menjadi kerusuhan mematikan
- Muhammad Yunus, peraih Nobel berjuluk ‘bankir kaum miskin’ yang kini memimpin Bangladesh
Sejak pembentukan pemerintahan sementara, sistem kuota telah direvisi secara signifikan. Saat ini, hanya 5% dari posisi pemerintahan yang dialokasikan untuk keturunan veteran perang.
Pemimpin baru Bangladesh, Muhammad Yunus, juga telah berhasil menstabilkan ekonomi negara melalui peningkatan cadangan devisa dan perolehan pinjaman penting dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Namun, Bangladesh, sebagai salah satu produsen pakaian terbesar di dunia, sangat membutuhkan investasi asing yang lebih besar untuk memulihkan ekonominya yang rapuh. Situasi ini diperburuk oleh kekerasan dan ketidakstabilan politik yang terus berlanjut.
Siapakah Sheikh Hasina?
Sheikh Hasina memegang rekor sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Bangladesh. Ia menjelma menjadi ikon pro-demokrasi ketika bergabung dengan partai-partai politik lain untuk menentang pemerintahan militer pada era 1980-an. Ia pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada tahun 1996.
Namun, periode kedua kekuasaannya, yang dimulai pada tahun 2009, diwarnai dengan kontroversi. Pemerintahan Hasina menghadapi tuduhan pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penindasan terhadap oposisi politik. Situasi ini menandai perubahan signifikan dari seorang pemimpin yang pernah memperjuangkan demokrasi multipartai.
Hasina menggambarkan pembunuhan selama demonstrasi anti-pemerintah tahun lalu sebagai peristiwa “tragis,” tetapi dengan tegas membantah tuduhan bahwa ia secara pribadi memerintahkan pasukan keamanan untuk menembaki para demonstran beberapa minggu sebelum ia melarikan diri.
Ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, memimpin perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971 dan kemudian menjabat sebagai presiden pertama negara tersebut.
Sheikh Mujibur Rahman beserta sebagian besar anggota keluarganya dibunuh pada tahun 1975. Hanya Sheikh Hasina dan adik perempuannya, Sheikh Rehana, yang selamat karena sedang berada di luar negeri pada saat kejadian.
Sheikh Hasina dikenal sebagai seorang politikus yang piawai, berhasil menghindari berbagai penangkapan selama berada di pihak oposisi dan selamat dari beberapa upaya pembunuhan. Namun, vonis bersalah yang dijatuhkan hari ini diperkirakan akan secara signifikan mengurangi peluangnya untuk kembali ke panggung politik atau bahkan kembali ke Bangladesh dalam waktu dekat.
Berlindung di India
Pada tanggal 5 Agustus 2024, sebuah pesawat militer yang membawa Sheikh Hasina mendarat di Pangkalan Udara Hindon di Ghaziabad, menandai pelariannya dari gelombang protes besar-besaran di Bangladesh.
Tanggal tersebut menjadi awal dari periode pengasingan yang familiar bagi Hasina di negara yang pernah memberikan bantuan padanya di masa lalu.
Sekitar lima dekade lalu, ia tiba di India bersama adiknya setelah ayah mereka, Presiden Pertama Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, dibunuh bersama sebagian besar keluarganya dalam sebuah kudeta militer pada tahun 1975.
Kedua bersaudari itu sedang berlibur di luar negeri ketika pembunuhan terjadi. Tanpa tempat yang aman untuk berlindung, mereka mencari perlindungan di India, sekutu utama Bangladesh dalam Perang Kemerdekaan 1971 melawan Pakistan.
Hasina diberikan suaka politik oleh Perdana Menteri India saat itu, Indira Gandhi.
Ia, bersama anak-anaknya, suaminya, dan adiknya, tinggal di Delhi di sebuah lokasi mewah di Pandara Road selama hampir enam tahun dengan identitas palsu.
Selama periode ini, ia menjalin hubungan politik yang kuat dengan para pemimpin India sebelum akhirnya kembali ke Bangladesh dan terjun ke arena politik.
Artikel ini akan terus diperbarui.
