Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berupaya mempercepat realisasi program prioritas ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga ahli gizi di lapangan. Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam rapat mingguan di Kementerian Kesehatan, mengingat keberadaan ahli gizi bersertifikat merupakan syarat mutlak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat beroperasi optimal.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa minimnya tenaga gizi bersertifikat menghambat operasional sejumlah SPPG. “Di lapangan, kami menghadapi kendala kekurangan tenaga gizi. Akibatnya, beberapa dapur belum bisa beroperasi karena keberadaan ahli gizi di SPPG adalah wajib. Kami sangat berharap Persagi dapat memberikan solusi untuk masalah ini,” tegas Nanik. Pemerintah menyadari betul bahwa kekurangan ini tidak boleh berlarut-larut mengingat urgensi program MBG.
Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi (Persagi) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli gizi. Ketua Umum DPP Persagi, Doddy Izwardy, menjelaskan bahwa Persagi memiliki database yang berisi ribuan anggota yang siap ditugaskan. “Kami memiliki 53 ribu anggota di seluruh Indonesia, dengan beragam latar belakang pendidikan mulai dari D3, D4, Profesi, S1, hingga S3. Kami hanya membutuhkan data lokasi yang mengalami kekurangan, serta dukungan administrasi untuk penempatan mereka di SPPG,” kata Doddy. Pemetaan anggota sesuai kebutuhan pemerintah daerah dapat segera dilakukan.
Sejumlah Pakar Pangan dan Gizi Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa distribusi tenaga gizi di Indonesia belum merata. Saat ini, terdapat 34.048 ahli gizi yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan. Peluang besar untuk mengoptimalkan tenaga gizi terletak pada Puskesmas, di mana terdapat 18.998 ahli gizi yang berpotensi diperbantukan, termasuk 2.423 orang yang masih berstatus tenaga sukarela. Kabar baiknya, pada tahun 2024 ini, akan ada tambahan 10.341 lulusan baru dari berbagai jenjang di perguruan tinggi umum dan 3.912 lulusan dari Poltekkes Kemenkes.
Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, optimis bahwa para lulusan baru ini dapat mengisi kekosongan tenaga gizi di SPPG. Ia menekankan pentingnya penanganan cepat kebutuhan ini agar tidak menghambat operasional program MBG. Menindaklanjuti laporan tersebut, Nanik menginstruksikan Kemenkes, Persagi, dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera membahas teknis alokasi tenaga gizi. Pemerintah juga akan memfasilitasi proses pengangkatan ahli gizi menjadi ASN. “Kami akan membantu prosesnya agar mereka bisa segera menjadi ASN. Yang terpenting adalah kinerja mereka yang baik dan stabilitas penempatan di SPPG,” imbuh Nanik.
Selain masalah tenaga gizi, Tim Koordinasi juga membahas percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat wajib bagi operasional dapur MBG. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dari 15.107 SPPG yang telah dibangun, 14.922 SPPG sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 5.946 SPPG telah mengajukan SLHS, 2.849 SPPG dinyatakan memenuhi syarat, dan 449 SPPG gagal dalam uji Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, menjelaskan bahwa kegagalan SPPG dalam IKL disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masalah pada bangunan (54 persen), peralatan (26 persen), penjamah makanan (14 persen), dan proses pengolahan pangan (6 persen). SPPG yang gagal masih diberi kesempatan untuk mengajukan ulang setelah mendapatkan pembinaan dari petugas kesehatan setempat.
Namun, saat ini terdapat sekitar 2.000 pengajuan SLHS yang tertunda akibat masalah komputerisasi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperlambat pencapaian target operasional penuh program MBG. Oleh karena itu, Nanik meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar memproses SLHS secara manual jika sistem digital mengalami kendala. “Kita harus bergerak cepat. Saya berharap jumlah SPPG yang sudah mendapatkan SLHS akan meningkat signifikan minggu depan,” tegasnya.
Dengan percepatan penugasan ahli gizi dan penyelesaian SLHS, pemerintah optimis seluruh SPPG dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Langkah-langkah ini krusial agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesehatan dan ketahanan gizi anak-anak Indonesia.
