caristyle.co.id – Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 menjadi momentum penting untuk memetakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Acara yang berlangsung meriah di Kantor Pusat BI, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025, ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta jajaran kementerian dan lembaga dari Kabinet Merah Putih.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam kesempatan tersebut memaparkan strategi transformasi dan bauran kebijakan komprehensif yang akan menjadi andalan BI. Strategi ini menggabungkan kekuatan stabilitas moneter, pendalaman pasar keuangan, dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Tujuannya jelas, yaitu memperkokoh fondasi ekonomi nasional agar mampu menghadapi berbagai tantangan global.
Lima fokus utama menjadi landasan transformasi ekonomi yang diusung BI. Kelimanya mencakup penguatan stabilitas dan permintaan domestik, mendorong hilirisasi industri dan ekonomi kerakyatan, memperluas pembiayaan dan pasar keuangan, mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan internasional. “Stabilitas adalah kunci bagi pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan bagi sebuah negara,” tegas Perry, menekankan betapa krusialnya stabilitas dalam mencapai kemajuan ekonomi.
Bank Indonesia menyadari bahwa prospek ekonomi 2026 masih akan dipengaruhi oleh kebijakan tarif Amerika Serikat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, BI telah menyiapkan pendekatan antisipatif untuk menjaga inflasi tetap terkendali, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan mengelola ekspektasi pasar. Sepanjang tahun 2025, BI telah berhasil menurunkan BI Rate sebesar 125 basis poin, sebuah langkah strategis untuk mendorong konsumsi masyarakat dan investasi. Selain itu, intervensi terukur terus dilakukan untuk memastikan rupiah tetap stabil di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global.
Dalam ranah digitalisasi, BI menjadikan pengembangan Local Currency Transaction (LCT) sebagai prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Integrasi pembayaran digital juga terus diperluas melalui QRIS dan BI-FAST. Hingga saat ini, QRIS telah digunakan oleh 58 juta pengguna dengan lebih dari 40 juta merchant. Bahkan, QRIS lintas negara telah beroperasi sukses di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. Kerja sama serupa juga tengah dijajaki dengan Tiongkok dan Arab Saudi.
Perry Warjiyo menegaskan bahwa digitalisasi adalah pilar penting dalam mewujudkan inklusi keuangan, memberikan akses layanan finansial yang lebih luas kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing ekonomi digital nasional. BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendukung pembiayaan produktif, termasuk akses pembiayaan bagi UMKM dan korporasi yang berkontribusi pada hilirisasi industri dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.
Di tingkat daerah, BI terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga melalui pengamanan pasokan pangan dan koordinasi pengendalian inflasi. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, dalam PTBI 2025, BI mengumumkan penerima TPID Award 2025, sebuah penghargaan bergengsi bagi wilayah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik.
Untuk kategori provinsi terbaik, TPID Award 2025 diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Sementara itu, Kota Palembang, Tasikmalaya, Banjarmasin, Palu, dan Mataram meraih penghargaan untuk kategori kota terbaik. Untuk kategori kabupaten/kota berprestasi, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar, Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Minahasa, dan Lombok Timur.
Dalam bidang digitalisasi keuangan daerah, BI juga mengumumkan pemenang Championship TP2DD 2025. Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur berhasil meraih penghargaan untuk kategori provinsi terbaik. Untuk kategori kota terbaik, penghargaan diraih oleh Kota Payakumbuh, Tangerang Selatan, Balikpapan, Makassar, dan Kupang. Adapun kategori kabupaten terbaik dimenangkan oleh Kabupaten Deli Serdang, Ciamis, Tanah Laut, Sidenreng Rappang, dan Lombok Timur.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh BI. Beliau menilai bahwa pendekatan yang disusun mencerminkan optimisme terhadap fundamental ekonomi nasional. “Ini mencerminkan dan memberikan kepada kita kondisi ekonomi Indonesia yang menjanjikan. Cukup menenangkan kita di tengah tantangan global di mana terjadi perang dagang dan hegemoni berbagai negara,” ujar Prabowo.
Namun demikian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. “We are on the right track. Banyak kekurangan, kita perlu perbaiki bersama. Saling mengisi, saling membantu,” tambahnya, menyerukan kolaborasi dan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter yang solid akan menjadi kunci stabilitas ekonomi di tahun mendatang. Ia mencatat bahwa inflasi sepanjang tahun ini masih terjaga pada kisaran sasaran nasional, yaitu 2,5±1%, dengan realisasi Oktober 2025 sebesar 2,86% *year-on-year* (yoy). Menurut Airlangga, capaian ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang baik, termasuk percepatan digitalisasi di daerah. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau sekitar 91,8% telah memiliki ekosistem digital pembayaran yang memadai. Dengan strategi yang terpadu dan sinergi antarlembaga, BI optimis bahwa perekonomian nasional akan tetap tangguh dalam menghadapi tantangan di tahun 2026. Perry Warjiyo menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan akan menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
