Hampir dua bulan setelah banjir dan longsor menghantam tiga provinsi di Sumatra, ratusan ribu orang masih bertahan di pengungsian. Pemerintah memang sedang membangun hunian sementara (huntara) di beberapa daerah, tetapi yang siap huni belum sampai 1.000 unit.
Per 16 Januari 2026, tercatat sebanyak 166.579 jiwa masih menempati tenda-tenda pengungsian yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ada juga yang masih mengungsi di rumah kerabat, tanpa mendapatkan bantuan uang dari pemerintah. Padahal mereka juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Di tengah kondisi demikian, kelompok rentan seperti anak-anak mulai “sering sakit”.
BNPB bersama pemerintah berpacu dengan waktu membangun hunian-hunian sementara (huntara) di sekitar lokasi terdampak, sebagai tahap pemulihan awal.
Pembangunan huntara juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan di tempat pengungsian dan menyediakan tempat tinggal yang layak dan sehat pascabencana.
Sebanyak 781 huntara dinyatakan sudah siap huni—salah satunya di Aceh Tamiang. Sementara 5.738 unit masih dalam proses pembangunan.
Total, pengajuan pembangunan huntara mencapai 27.860 unit di tiga provinsi.
Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian huntara sebelum bulan Ramadan agar keluarga terdampak dapat segera keluar dari pengungsian.
Selain huntara, pemerintah juga menawarkan skema dana tunggu hunian (DTH).
Dana sebesar Rp600.000 per bulan itu diberikan untuk satu keluarga yang rumahnya rusak berat, selama menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Biasanya, DTH itu digunakan untuk menyewa tempat tinggal.
Bagaimana kehidupan para pengungsi, baik yang masih tinggal di posko pengungsian dan rumah kerabat maupun yang sudah pindah ke huntara—memasuki masa dua bulan pascabencana?
AcehBertahan di tenda, belum ada huntara
“Siang kepanasan, malam kedinginan,” ucap Salamah, menggambarkan ketidaknyamanannya tinggal di tenda pengungsian.
Hampir dua bulan dia dan tujuh orang lainnya tidur dalam satu tenda di Kuala Cangkoi, Aceh Utara.
Akhir November 2025 lalu, rumah Salamah yang berada di pesisir pantai hancur diterjang air bah yang datang dari kawasan hulu—pegunungan Kabupaten Bener Meriah.
Sampai pertengahan Januari 2026, dia terpaksa harus bertahan di tenda pengungsian karena tidak tahu lagi mau tinggal di mana.
Armiayati juga kehilangan tempat tinggalnya. Kini, dia masih menghuni tenda bersama tiga orang lainnya.
Dia mengeluh, “Panas sekali di sini.”
Setiap hari, Armiayati mengunjungi reruntuhan rumahnya yang berada tidak jauh dari tenda pengungsian.
“Tengok-tengok saja, tidak mungkin kembali lagi. Atapnya tidak ada lagi, dindingnya tidak ada lagi. Sudah rusak semua,” ujarnya lirih.
Orang dewasa seperti Salamah dan Armiayati mungkin masih bisa menyimpan keluhannya, tapi anak-anak, jadi sering sakit, demam, dan batuk.
Mereka butuh tempat yang lebih layak berharap bisa kembali tinggal di tempat yang nyaman, tinggal di rumah, seperti sebelum bencana melanda.
Kepala desa, melalui camat Kecamatan Lapang, telah mengusulkan pembangunan huntara bagi korban bencana.
Kuala Cangkoi mengajukan huntara untuk 104 kepala keluarga.
Namun hingga Jumat (16/01), warga mengaku masih belum mendengar rencana pembangunan huntara untuk mereka.
Yang mereka tahu, akan dibangun hunian tetap (huntap) di tanah milik pemerintah daerah.
Rencana itu pun masih mereka tolak. Warga tidak setuju jika huntap di lokasi yang merupakan tanah milik pemerintah daerah itu, yang disebut warga sebagai “zona merah”.
“Karena pohon tidak ada lagi di sana, dekat dengan sungai, dekat dengan laut juga. Bisa jadi kalau kita tinggal di tanah pemda, suatu saat kita akan digusur, kalau memang nanti di situ misalnya jadi pelabuhan,” kata Faizil, korban bencana banjir bandang.
Yang warga inginkan, huntap dibangun di tanah mereka sendiri.
“Kami sebagai pengungsi di sini, kami ingin tanah kami yang sudah digerus oleh banjir bandang, ditimbun kembali,” kata Murhadi, yang juga merupakan korban banjir bandang.
“Rumah hunian tetap untuk kami, dibangun di tempat kami sendiri, setelah ditimbun kembali.”
Selagi berkompromi, mau tidak mau, bertahan di tenda jadi satu-satunya pilihan.
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, mengatakan jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda mencapai 9.240 kepala keluarga atau 33.261 jiwa.
Saat ini, Ismail mengatakan, sekitar 1.618 unit huntara sedang dibangun, mulai dari Sawang sampai ke Langkahan.
“Yang belum kebagian, kita himbau kepada seluruh masyarakat, kepada bapak Gesik yang ada di desa masing-masing, agar mendata kembali,” ujar Ismail kepada wartawan Ramadhan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Huntara diberikan kepada keluarga yang rumahnya rusak berat. Ismail bilang satu unit huntara untuk satu kepala keluarga.
Pembangunan huntara masih berlangsung di beberapa daerah di Aceh Utara.
Menurut catatan BNPB, pembangunan huntara tahap pertama untuk memenuhi kebutuhan warga yang rumahnya rusak berat, hilang, dan hanyut.
BNPB menyebut jumlah huntara yang sedang dibangun dari pendanaan BNPB sebanyak 711 unit, tersebar di beberapa kecamatan, yaitu di Baktiya, Baktiya Barat, Dewantara, Sawang, dan Seunuddon.
Huntara itu ditargetkan bisa ditempati pada akhir Januari 2026.
Plt Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Kol. Inf. Hery Setiono mengatakan setelah pembangunan tahap pertama, pihaknya akan melakukan pembaruan validasi data.
“Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan, pembangunan huntara dapat ditambahkan sesuai hasil pendataan lanjutan,” kata Hery dalam siaran pers pada Jumat (16/01).
Huntara membantu, tapi tidak menghilangkan masalah
Setelah lebih dari sebulan tinggal di tenda pengungsian, Nursahati dan keluarganya mulai menempati huntara pada Jumat (16/01).
Huntara itu terletak di Desa Simpang Opak, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.
Jaraknya sekitar 13 kilometer dari rumah Nursahati yang lenyap disapu banjir bandang pada November 2025 lalu.
Bagi Nursahati, hidup di huntara jauh lebih baik ketimbang di tenda-tenda pengungsian.
Selama tinggal di tenda pengungsian, katanya, hidup mereka terasa begitu menderita—-sumpek dan pengap.
Sejumlah anak mengalami diare. Pada malam hari, suara batuk para orang tua bersahutan.
Dia bersyukur “sudah tidak kena panas dan hujan lagi”. Namun, Nursahati merasa penderitaan mereka tidak berkurang.
Masalahnya terbesar saat ini, menurutnya, adalah air bersih.
“Rasa saya sama saja. Karena di sana (huntara) susah air juga. Kami antre, sama seperti saat di tenda,” cerita Nursahati lewat sambungan telepon kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara, Sabtu (17/01).
Baca juga:
- Deforestasi di lahan konsesi perusahaan berperan dalam banjir dan longsor di Sumut, menurut hasil riset
- Kesaksian kaum muda Kampung Serule di Aceh Tengah menyelamatkan warga dari kelaparan
- ‘Impian dan harapan kami sudah hanyut bersama banjir’ – Tahun Baru 2026 di mata para penyintas banjir-longsor Sumatra
Lokasi huntara yang jauh dari desa tempat tinggalnya dulu juga mendatangkan masalah lain.
Setiap hari, Nursahati harus bolak-balik menyusuri jalan berdebu untuk mengantar anak-anaknya sekolah.
Jaraknya memakan waktu sekitar satu jam untuk perjalanan pergi-pulang.
“Abunya luar biasa sekali,” ujarnya.
Bantuan huntara dari pemerintah untuk pengungsi di Aceh Tamiang diberikan secara berangsur.
Khusus di Kecamatan Karang Baru, pemerintah berencana membangun 600 unit huntara yang pembangunannya didanai Danantara.
Untuk Huntara di Desa Simpang Opak berjumlah puluhan unit. Masing-masing berukuran panjang dan lebar sekitar 4,5×4,5 meter.
Konstruksinya terdiri atas rangka baja ringan dengan papan semen sebagai dinding pemisah antarunit. Tidak ada kamar.
Sedangkan lantainya dilapisi keramik dan halamannya dihiasi rumput sintetis. Konsepnya disebut modular.
Selain lampu penerangan serta ventilasi udara, setiap huntara juga dilengkapi dua kasur tidur beserta bantal.
Setiap blok memiliki dapur serta toilet umum.
Karena sebagian belum tuntas dibuat, pengungsi harus mengantre ketika hendak masak atau mandi.
Untuk mendapatkan huntara ini, kata Nursahati, keluarganya tidak dimintai berkas atau dokumen apapun sebagai syarat.
Ia sendiri memperoleh informasi tentang bantuan tersebut dari kepala dusun.
“Tidak repot, langsung datang saja,” ujar Nursahati.
Sumatra Utara’Kami juga butuh uang’
Selain tinggal di posko pengungsian dan tenda darurat, sebagian korban banjir dan longsor Sumatra memilih menumpang di rumah kerabat.
Nidar Halawa adalah satu di antaranya. Sejak dua bulan terakhir, Nidar beserta suami, anak, ipar, dan mertuanya, menumpang di rumah tetangga mereka di Desa Pagaran Lambung I, Tapanuli Utara.
Rumah keluarga Nidar hancur tertimbun tanah longsor. Separuh jebol dan nyaris runtuh.
Karena berada di zona merah, rumah tersebut tidak memungkinkan lagi untuk ditempati kembali maupun dibangun ulang.
“Rumah kami hancur, hanya setengah lagi yang tersisa,” ujar Nidar melalui sambungan telepon kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara, Sabtu (17/01).
Layaknya menumpang di rumah orang, kata Nidar, keluarganya berupaya untuk terus menjaga sikap.
“Ya memang agak segan. Tapi mau bagaimana?” ujar perempuan 32 tahun itu.
Nidar dulunya mencari penghasilan dengan bertenun kain. Sementara suaminya bekerja sebagai sopir truk berstatus buruh lepas.
Sejak bencana melanda, sumber penghidupan mereka hilang.
Selama mengungsi, kebutuhan perut keluarga Nidar bergantung pada belas kasih para dermawan.
Sejauh ini, mereka mengaku belum pernah memperoleh bantuan uang tunai dari pemerintah.
Padahal, menurut Nidar, uang itu sangat mereka perlukan untuk membayar biaya kebutuhan hidup saat sumber penghasilan tersendat.
“Hanya sembako yang kami dapat. Tapi kalau uang tunai, belum pernah kami terima. Padahal kami perlu juga uang, soalnya kalau sembako terus, tidak bisa dijual untuk kebutuhan sekolah,” ujarnya.
Padahal seharusnya, dia bisa mendapatkan DTH per bulan.
Berdasarkan catatan BNPB, sampai pertengahan Januari sekitar 117 korban bencana di Tapanuli Utara tercatat menerima DTH.
Dalam tahap satu penyaluran DTH ini, 100 DTH sudah dibuatkan rekening dan 82 di antaranya sudah serah terima.
Nidar sempat terdata sebagai penerima huntap yang berlokasi di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting karena tempat tinggalnya hancur dan masuk ke dalam zona merah rawan bencana.
Jaraknya huntapnya sekitar 20 kilometer dari Desa Pagaran Lambung I. Di lokasi itu, pemerintah pusat berencana membangun 103 unit huntap untuk korban bencana.
Baca juga:
- Banjir Sumatra, Tsunami Aceh, dan Likuifaksi Palu – Apa perbedaan penanganannya?
- Pemerintah percepat pembangunan hunian untuk pengungsi banjir dan longsor Sumatra – ‘Harus penuhi prinsip keberlanjutan’
Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan pemerintah akan membangun 5.951 huntap di Sumatra Utara. Sebagian ditargetkan selesai sebelum memasuki bulan Ramadan.
Pemerintah menawarkan dua opsi huntap, yakni relokasi terpusat dan mandiri. Relokasi terpusat adalah memindahkan korban bencana banjir ke area huntap pusat.
Sedangkan untuk relokasi mandiri, korban bencana bisa memilih agar huntap dibangun di lahan sendiri.
Di tengah secercah harapan, masalah muncul. Tiba-tiba, kata Nidar, mereka terancam dicoret dari daftar penerima bantuan huntap karena faktor jarak.
Hal itu membuat Nidar merasa masa depan nasib keluarganya tidak jelas.
“Muncul informasi tidak boleh jauh (huntap) dengan kampung asalnya. Jadi kami belum tahu ini bagaimana,” ujar Nidar.
Dia berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk mengatasi masalah korban bencana. Khususnya, soal tempat tinggal serta pemulihan sumber penghasilan.
“Di desa kami ini sebenarnya ada lahan pemerintah. Kami memohon supaya bisa dijadikan lokasi pengganti tempat tinggal kami agar tidak jauh dari tempat kami mencari makan,” kata Nidar.
Sumatra BaratHuntara mandiri, warga bantu warga
Di Batu Busuk, Kota Padang, Sumatra Barat, sejumlah korban banjir bandang sudah bisa menempati huntara, tidak lama setelah bencana melanda.
Bukan buatan pemerintah, melainkan hasil “gotong royong” warga, dengan sumber dana dari para “donatur”.
“Seminggu di tenda, langsung pindah ke huntara,” kata Eva Kusanti kepada wartawan Halbert Chaniago, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Rumah Eva hanyut tak bersisa. Terbawa derasnya banjir yang menyapu dari arah hulu.
Kini, dia sudah sebulan lebih tinggal di huntara yang terbuat dari kayu dan multiplek. Tentu saja, lebih nyaman dibandingkan tinggal di tenda, katanya.
Masing-masing keluarga juga mendapatkan kamar masing-masing. Meski MCK dan dapur sifatnya masih umum, dipakai bersama-sama.
Kebutuhan logistik masih bisa terpenuhi karena bantuan sembako masih datang, walaupun jumlahnya “merosot” dibandingkan dengan masa-masa awal bencana.
Eva juga mengaku sudah menerima dana tunggu hunian (DTH), yang besarnya Rp600.000 per bulan.
Meski kondisinya sudah lebih baik, Eva kebingungan melanjutkan hidup karena mata pencariannya sudah hilang.
“Saya kan jualan, bagaimana mau jualan lagi? Kedai enggak ada lagi. Kalau suami saya ngojek, motor rusak pula, kan? Itu yang harus dipikirkan dari nol lagi,” ujarnya.
Tidak begitu jauh dari huntara mandiri yang ditempati Eva, ada huntara mandiri lainnya yang sedang dibangun untuk korban bencana. Donaturnya, perorangan dan komunitas.
Wartawan Halbert Caniago melaporkan, di Kota Padang, tidak ada huntara yang dibangun pemerintah dari nol.
Pemerintah Kota Padang menyediakan huntara dari bangunan yang tersedia, seperti rumah di Kampung Nelayan. Bangunannya permanen, dengan dua kamar yang sudah ada tempat tidurnya.
BNPB mengatakan total huntara yang dibangun di Sumatra Barat mencapai 932 unit, yang tersebar di kabupaten dan kota terdampak, salah satunya di Agam.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengatakan rencananya ada 437 unit huntara yang akan dibangun di Agam.
Untuk sementara, korban bencana yang bersedia tinggal di huntara masih menunggu di pengungsian.
Sebagian lainnya, yang menolak tinggal di huntara, diberikan dana tunggu hunian (DTH), sebesar Rp600.000, kata Rahmad. Warga menggunakannya untuk “mengontrak rumah”.
Huntara kolektif bukan solusi utama
Per 16 Januari, BNPB mencatat huntara “siap huni” belum sampai 1.000 unit, sementara huntara yang masih dalam proses pembangunan ada 5.000 unit lebih.
Total rumah rusak berat—yang diprioritaskan mendapatkan huntara—di tiga provinsi berjumlah 50.668 unit. Tapi, usulan pembangunan huntara baru mencapai 27.860 unit.
Untuk warga yang memilih tinggal mandiri sambil menunggu pembangunan huntap, pemerintah menawarkan dana tunggu hunian (DTH).
BNPB mencatat sebanyak 15.346 keluarga sudah mengajukan DTH. Tapi sampai 16 Januari, baru 2.695 keluarga yang dilaporkan telah menerima bantuan.
Ketimbang tetap tinggal di tenda dalam sambil menunggu pembangunan huntara, pakar manajemen bencana, Avianto Amri, menyarankan masyarakat memilih DTH dan menjadikan huntara kolektif sebagai “pilihan terakhir”.
Sebab, menurut dia, huntara yang dibangun untuk kolektif bisa jadi “bom waktu” karena bisa mendatangkan masalah lainnya.
“Fasilitas umumnya kualitasnya rendah. Tidak ada privasi, itu juga menyebabkan kekerasan atau pelecehan. Dan kalau fasilitas air dan sanitasnya terganggu, bisa memicu diare, penyakit kulit, influensa, dan seterusnya,” kata Avianto.
Seperti yang terjadi saat penanganan gempa Palu 2018 lalu. Hunian kolektif terbukti meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Bila pemerintah memang ingin membangun huntara kolektif, dia harus membangun seluruh lingkungan sekitarnya juga.”
“Artinya, dapurnya cukup, perlengkapan rumahnya cukup, fasilitas kebersihan dan sanitasi cukup, ada program untuk anak-anaknya, program untuk ibu-ibunya,” ujar Avianto.
Avianto juga memperingatkan risiko tinggal di huntara yang biasanya melebihi batas waktu 6–12 bulan karena pembangunan huntapnya molor.
Yang tadinya tujuan huntara untuk pemulihan, malah membuat warga terjebak dalam “ketidakpastian hidup”, yang bisa memicu “krisis sosial”.
Itulah sebabnya Avianto menyarankan warga memilih DTH.
Namun, dia juga mengkritisi nominal DTH Rp600.000 yang dijatahkan pemerintah untuk satu keluarga sebulannya.
Menurut dia, itu “tidak adil” jika dibandingkan dengan jatah pembangunan satu unit huntara yang nilainya mencapai Rp30 juta.
“Itu kan sangat jomplang banget ya dengan biaya membangun huntara. Jadi, ya memang kesannya masyarakat itu digiring untuk lebih memilih huntara,” kata dia.
Avianto menekankan pembangunan saat pemulihan bencana harus berfokus pada pembangunan sistem agar “tidak terkena bencana yang sama seperti sebelumnya”.
—
Wartawan Halbert Caniago di Padang, Sumatra Barat; Nanda Fahriza Batubara di Langkat, Sumatra Utara; dan Ramadhan di Aceh Utara, Aceh; berkontribusi dalam liputan ini.
Baca juga:
- Nasib petani durian Tapanuli Utara bertahan hidup setelah bencana banjir-longsor – ‘Warga bisa terjebak dalam kemiskinan baru’
- Kisah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat petaka di Sumatra, apa tanggung jawab negara?
- Penyintas banjir di Aceh Tengah manfaatkan kayu gelondongan jadi perahu
Baca juga:
- Deforestasi di lahan konsesi perusahaan berperan dalam banjir dan longsor di Sumut, menurut hasil riset
- Kesaksian kaum muda Kampung Serule di Aceh Tengah menyelamatkan warga dari kelaparan
- Polemik bendera bulan bintang, korban bencana di Aceh minta fokus penyaluran bantuan – ‘Mohon menahan diri, kami sudah lelah’
- Pemerintah percepat pembangunan hunian untuk pengungsi banjir dan longsor Sumatra – ‘Harus penuhi prinsip keberlanjutan’
- Deforestasi di lahan konsesi perusahaan berperan dalam banjir dan longsor di Sumut, menurut hasil riset
- Kisah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat petaka di Sumatra, apa tanggung jawab negara?
