Dua tentara perempuan Israel dikejar-kejar sekelompok laki-laki Yahudi ultra-Ortodoks di kota Bnei Brak, Minggu (15/02). Peristiwa yang memicu kericuhan dan campur tangan polisi antihuru-hara ini disebut terkait aturan wajib militer seluruh warga Israel, tak terkecuali kelompok ultra-ortodoks.
Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah tentara perempuan IDF berlari melintasi jalan-jalan yang dipenuhi sampah dan tempat sampah yang terbalik.
Pada momen yang sama, dalam berbagai video itu, para polisi membentuk barikade pelindungan. Lebih dari 20 orang ditangkap, menurut laporan media massa usai peristiwa itu.
Berdasarkan sejumlah laporan, tentara IDF berada di wilayah Bnei Brak untuk menjalankan wajib militer. Sepanjang puluhan tahun terakhir, kelompok Yahudi ultra-Ortodoks telah dibebaskan dari kewajiban tersebut. Namun, rencana pemerintah Israel mengubah aturan itu belakangan memicu kemarahan di komunitas tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam peristiwa yang dialami para tentara perempuan IDF itu. Dia menyebutnya sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima”.
“Mereka yang protes ini adalah minoritas ekstrem yang tidak mewakili seluruh komunitas Haredi [ultra-Ortodoks],” tuding Netanyahu dalam unggahannya di X.
“Kami tidak akan membiarkan anarki, dan tidak akan mentolerir kerusakan apa pun terhadap anggota IDF dan pasukan keamanan yang menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan keteguhan hati,” kata Netanyahu.
Pemimpin agama Yahudi juga mengecam tindakan kelompok ultra-ortodoks yang terlibat dalam kerusuhan.
Polisi antihuru-hara di Bnei Brak, di pinggiran Tel Aviv, menggunakan granat untuk membubarkan massa. Polisi menangkap 23 orang usai kericuhan itu.
Tiga polisi disebut terluka dan beberapa kendaraan polisi rusak. Terdapat pula mobil patroli yang terbalik dan sepeda motor polisi yang dibakar.
Ketika bentrokan pecah, sejumlah tentara perempuan IDF tengah melakukan kunjungan resmi ke rumah tentara lain, lapor stasiun televisi Israel Kan.
Pada akhir tahun 2025, ratusan ribu orang ikut serta dalam protes anti-wajib militer terbesar yang digagas oleh warga Israel ultra-Ortodoks dalam beberapa tahun terakhir.
Isu wajib militer semakin memanas sejak konflik bersenjata di Gaza usai 7 Oktober 2023.
Pemerintah Israel tengah membahas rancangan undang-undang yang akan mewajibkan para laki-laki dari kelompok ultra-Ortodoks untuk menjalani wajib militer. Mereka yang akan terdampak nantinya adalah mereka yang tidak sedang menempuh studi agama penuh waktu.
Sejak Negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948, siswa yang terdaftar secara penuh di sekolah agama atau yeshiva dibebaskan dari wajib militer.
Lebih dari satu dekade lalu, pembebasan tugas itu dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung Israel.
Untuk sementara, pembebasan itu dihentikan secara resmi oleh pengadilan. Pemerintah pun mulai memaksa melakukan wajib militer terhadap komunitas tersebut.
Populasi ultra-Ortodoks telah lebih dari dua kali lipat porsinya dalam populasi Israel selama tujuh dekade terakhir, dan kini mencapai 14%.
