Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebagai antisipasi jika konflik global berkepanjangan dan berdampak pada perekonomian. Namun, pemerintah memastikan program prioritas tetap berjalan dan tidak akan dipangkas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan langkah efisiensi anggaran merupakan skenario yang disiapkan pemerintah untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik yang mempengaruhi harga energi dan komoditas.
Menurut dia, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan konflik global yang baru berlangsung sekitar dua pekan. Untuk itu, kebijakan yang disiapkan masih berupa langkah antisipatif, bukan kebijakan darurat. Pemerintah sebelumnya telah menyusun sejumlah skenario apabila konflik global berlangsung lebih lama dari perkiraan.
“Jadi skenario yang kemarin dipaparkan adalah skenario perang yang relatif panjang, lima bulan, enam bulan, sepuluh bulan. Karena kita lima bulan, enam bulan itu masih di dalam tahun anggaran sekarang, dan sepuluh itu sampai Desember,” kata Airlangga di kantornya, Senin (16/3).
Selama konflik belum berlangsung lama, pemerintah masih menggunakan pendekatan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit fiskal tetap dalam batas aman.
“Selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit itu tiga persen,” ujarnya.
Langkah tersebut disiapkan karena dampak konflik global berpotensi mempengaruhi harga energi dan beban subsidi pemerintah. Namun besaran efisiensi anggaran yang akan dilakukan masih dihitung oleh kementerian dan lembaga terkait.
Belanja Perjalanan Dinas hingga Jasa Disisir
Airlangga menjelaskan efisiensi anggaran dapat dilakukan dari berbagai pos belanja pemerintah, termasuk belanja operasional kementerian dan lembaga.
“Efisiensi itu bisa macam-macam. Bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Kemudian dari masing-masing KL juga ada program nanti yang bisa disisir,” kata dia.
Menurut Airlangga, kementerian dan lembaga saat ini sedang menghitung potensi efisiensi yang bisa dilakukan. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diumumkan ke publik.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir mengenai langkah penghematan akan ditetapkan oleh Presiden setelah melihat kondisi ekonomi global dan fiskal negara.
Program Prioritas Tidak Dipangkas
Meski pemerintah menyiapkan efisiensi anggaran, Airlangga memastikan program prioritas pemerintah tidak akan dipotong. Program-program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai sebagai investasi jangka panjang.
“Program umumnya tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang,” kata Airlangga.
Ia juga kembali menegaskan bahwa program unggulan pemerintah tetap berjalan meski pemerintah melakukan penyesuaian pada belanja lainnya. “Anggaran program unggulan tidak dipotong,” ujarnya.
Dengan demikian, langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah lebih difokuskan pada belanja operasional kementerian dan lembaga, bukan pada program strategis nasional.
Pemerintah Buka Opsi Pajak Windfall
Selain efisiensi belanja, pemerintah juga membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan negara jika harga komoditas global melonjak akibat konflik. Menurutnya kenaikan harga komoditas berpotensi memberikan tambahan penerimaan bagi negara. Dalam kondisi tersebut, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan pajak windfall.
“Kalau dari penerimaan itu pada saat terjadi windfall profit, makanya itu bisa kita gunakan windfall tax,” kata Airlangga.
Namun kebijakan tersebut masih bersifat opsi dan belum diputuskan karena pemerintah masih memantau pergerakan harga komoditas global.
“Nanti kenaikan tarif kalau komoditas itu melonjak tinggi sekali,” ujarnya.
Menurut Airlangga, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru karena tren kenaikan harga komoditas perlu diamati terlebih dahulu untuk memastikan apakah kenaikan tersebut bersifat sementara atau berlangsung lebih lama.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi domestik. Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.
Ia menyebut konsumsi domestik masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Selain itu, berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
Pemerintah juga melihat aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan baik, termasuk di pusat perbelanjaan dan pasar, terutama setelah pencairan tunjangan hari raya (THR) yang mendorong daya beli masyarakat.
Selain itu, kinerja sektor manufaktur juga menunjukkan optimisme pelaku industri terhadap kondisi ekonomi ke depan. Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa terjaga.
“Dengan angka-angka ini sebetulnya kami optimis pertumbuhan di kuartal pertama itu angkanya bisa lebih tinggi dari kuartal IV tahun lalu,” kata Airlangga.
Ia menambahkan pemerintah masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berada di kisaran yang cukup tinggi pada tahun ini. “Jadi dengan angka-angka ini cukup optimis pertumbuhan bisa di sekitar 5,5 persen,” ujar Airlangga.
Meski demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global, khususnya dampak konflik terhadap harga energi dan komoditas. Evaluasi kebijakan fiskal juga akan dilakukan secara berkala agar kondisi ekonomi nasional tetap terjaga.
