Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya, merespons pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyebut kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto di luar anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
Purbaya mengaku tak ingin mengomentari lebih jauh pernyataan tersebut dan memilih merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan Teddy sebelumnya.
“Saya gak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan pak teddy udah menjelaskan ya kita pegang pernyataan pak teddy,” kata Purbaya, kepada wartawan saat konferensi pers APBN Kita di kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu (6/6).
Meski demikian, saat ditanya apakah penggunaan dana pribadi untuk menutup kelebihan biaya perjalanan dinas Presiden diperbolehkan, Purbaya menilai tidak ada aturan yang melarang hal itu.
“Nggak ada aturannya, kalau saya punya duit saya pergi nombok nggak boleh secara logika kan boleh aja kalau mau nombok,” lanjut dia.
Purbaya juga memastikan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas Presiden dalam APBN.
“Ada pasti anggaran yang dianggarkan,” katanya.
Namun, ketika dimintai informasi mengenai besaran anggaran perjalanan dinas Presiden pada 2026, Purbaya enggan menjelaskan lebih rinci.
“Itu gini, Anda mau lihat rahasia presiden, yang enggak boleh lah. Kita tahu angkanya cuma anda tanya ke Sesneg (Sekretaris Negara) aja kalau mau jawaban yang pasti,” ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang melampaui anggaran negara ditanggung menggunakan dana pribadi Presiden.
Hal itu disampaikan Teddy melalui unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Senin (1/6), sebagai respons atas masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri Presiden.
“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Selain itu, Teddy menyebut jumlah rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri juga telah dipangkas signifikan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
“Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Teddy, pemerintahan sebelumnya jumlah delegasi dalam satu kunjungan luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada era Presiden Prabowo, jumlah rombongan dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.
