Jakarta, IDN Times – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, secara aktif mempersiapkan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dijadwalkan berakhir pada tahun 2041. Langkah strategis ini ditempuh dengan fokus utama pada peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan eksplorasi tambang bawah tanah yang vital, serta memaksimalkan manfaat bagi negara. Proses negosiasi penambahan saham ini ditargetkan akan difinalisasi dalam rapat krusial bersama pihak Freeport pada awal Oktober 2025.
“Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport,” ungkap Bahlil kepada jurnalis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025), menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan proses ini.
Komunikasi intensif dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia terus digencarkan, sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menjelaskan bahwa ia telah melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden, dengan salah satu opsi utama yang dibahas adalah penambahan kepemilikan saham Indonesia di atas 10 persen. Angka negosiasi final bahkan diperkirakan mencapai 12 persen.
“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi diatas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” jelas Bahlil, menunjukkan optimisme pemerintah terhadap hasil negosiasi penambahan saham Freeport ini.
Menariknya, Bahlil juga menegaskan bahwa penambahan saham PTFI ini diharapkan tidak akan membebani keuangan negara secara signifikan. Menurutnya, nilai valuasi saham yang akan ditambahkan tersebut tidak besar, sehingga bisa diberikan dengan harga yang sangat terjangkau kepada pemerintah. Akuisisi saham tambahan ini rencananya akan dilakukan melalui sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua dan BUMN pertambangan, MIND ID.
“Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID,” tegas Bahlil, menekankan prinsip keberpihakan kepada daerah dan kepentingan nasional. Perlu diingat bahwa sebelumnya, pemerintah sempat mensyaratkan pembangunan smelter di Papua sebagai bagian dari syarat perpanjangan kontrak Freeport, namun hal tersebut belum terealisasi.
Keputusan untuk mempercepat perpanjangan kontrak Freeport ini didasari oleh pertimbangan teknis dan ekonomis yang mendalam. Bahlil memaparkan bahwa proses eksplorasi tambang bawah tanah (underground) memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tambang terbuka (open pit). Produksi dari area underground yang terlihat pada 2020-2021 merupakan hasil dari upaya eksplorasi panjang yang telah dimulai sejak tahun 2004.
“Jadi eksplorasi di-underground itu butuhkan waktu 10 sampai 16 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035. Begitu 2035 dia akan menurun,” jelasnya. Jika perpanjangan kontrak tidak segera dilakukan, produksi PTFI diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2035 sebelum kemudian mengalami penurunan drastis. Kondisi ini tentu akan berdampak negatif tidak hanya pada produktivitas perusahaan, tetapi juga pada pendapatan negara, stabilitas lapangan pekerjaan, serta secara keseluruhan ekonomi daerah dan nasional.
Untuk memastikan kelancaran proses ini, Bahlil menegaskan bahwa ia telah melakukan rapat intensif dengan jajaran manajemen Freeport McMoRan dan Presiden Freeport Indonesia, Tony Wenas, beberapa hari sebelumnya, guna menindaklanjuti arahan Presiden. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah perpanjang kontrak Freeport dan meningkatkan kepemilikan saham RI di PTFI.
Bahlil Sebut RI Berpotensi Tambah Saham 10 Persen Lebih di Freeport Rosan Targetkan RI Bisa Tambah Saham Freeport 12 Persen: Mantap Kan Bahlil Bertemu Manajemen Freeport Sore Ini, Bahas Tambahan Saham RI
