Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, tengah mempercepat finalisasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahlil menargetkan keputusan nilai final pelepasan saham kepemilikan tersebut dapat dicapai pada awal Oktober 2025. Langkah strategis ini menjadi prasyarat krusial bagi Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang akan berakhir pada tahun 2041.
Berlandaskan Pasal 195B Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perpanjangan IUPK tersebut mewajibkan adanya perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi, minimal 10 persen dari total kepemilikan, kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi regulasi tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang aktif bernegosiasi dengan Freeport McMoran, induk perusahaan PTFI, untuk memastikan Indonesia memperoleh kepemilikan saham yang lebih tinggi dari batas minimal 10 persen. Target ambisius ini diharapkan mencapai angka 12 persen. “Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” ujar Bahlil. Hasil divestasi ini nantinya juga akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, mulai efektif pada tahun 2041.
Menurut Bahlil, urgensi penyelesaian divestasi ini sangat penting agar Freeport dapat segera memulai kegiatan eksplorasi tambang. Ia menekankan perbedaan mendasar antara eksplorasi tambang bawah tanah dan tambang terbuka, di mana eksplorasi untuk tambang bawah tanah membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, yakni antara 10 hingga 16 tahun. Sebagai contoh, produksi Freeport pada periode 2020-2021 merupakan buah dari eksplorasi yang telah dilakukan sejak tahun 2004.
Jika perpanjangan izin Freeport tidak segera direalisasikan, Bahlil memprediksi bahwa puncak produksi perusahaan akan terjadi pada tahun 2035, setelah itu akan mengalami penurunan drastis. Penurunan produktivitas ini tentu akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan negara, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan stabilitas ekonomi daerah. “Maka kami melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran,” tambahnya, menggarisbawahi pentingnya dialog berkelanjutan.
Lebih lanjut, pemerintah telah merencanakan perpanjangan kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun, hingga tahun 2061, melampaui masa kontrak saat ini yang berakhir pada 2041. Bahlil juga telah melaporkan perkembangan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di atas rencana awal 10 persen. Presiden Prabowo, menurut Menteri ESDM, telah memberikan instruksi untuk mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport guna mematangkan kesepakatan tersebut.
Menteri ESDM juga memastikan bahwa valuasi untuk tambahan saham yang ditawarkan akan relatif murah, mengingat nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis. “Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” pungkas Bahlil, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi kepentingan nasional.
