caristyle.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer dalam perkara korupsi pengurusan sertifikasi dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan Kemenaker. KPK menilai putusan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum yang harus dihormati semua pihak.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya menghormati proses persidangan yang telah berjalan hingga putusan dibacakan oleh majelis hakim. Menurut dia, seluruh tahapan hukum telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“KPK menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (5/6).
Ia menegaskan, putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang wajib dihormati oleh seluruh pihak. KPK memandang jalannya persidangan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga supremasi hukum.
“Putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak,” ujarnya.
Dalam perspektif penuntutan, KPK menilai majelis hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Menurutnya, putusan itu menunjukkan bahwa konstruksi perkara yang dibangun penyidik dan jaksa telah mendapat penilaian hukum dari majelis hakim. Berbagai alat bukti serta fakta persidangan dinilai telah dipertimbangkan secara objektif.
“Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi perkara, alat bukti, serta fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan telah memperoleh penilaian dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim,” ucapnya.
KPK pikir-pikir untuk banding atau terima putusan
Lebih lanjut, KPK memandang vonis tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas proses peradilan. Penanganan perkara korupsi, kata Budi, harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana, baik pihak terdakwa maupun jaksa memiliki waktu pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lanjutan.
“Sesuai ketentuan hukum acara pidana, kedua belah pihak diberikan waktu pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk mempertimbangkan apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum lanjutan,” jelas Budi.
KPK menegaskan akan mencermati secara menyeluruh pertimbangan hukum majelis hakim sebelum menentukan sikap resmi terkait putusan tersebut.
“Pada prinsipnya, KPK berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Noel Ebenezer divonis 4,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp 3,4 miliar
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. Dalam putusannya, hakim menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama terdakwa lainnya.
“Mengadili, menyatakan Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan akumulatif penuntut umum,” ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara,” lanjutnya.
Selain pidana penjara, Noel juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 90 hari.
Majelis Hakim juga membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3,4 miliar. Jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, diganti dengan kurungan pidana selama satu tahun.
“Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 3,4 miliar subsider 1 tahun penjara,” tegas hakim.
Noel Ingatkan Potensi Peristiwa 98 Jilid 2: Prabowo Harus Peka, Dolar Semakin Tinggi!
Atas perbuatannya, Noel dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
